KOTABUMI, (SUMATERANEWSTV.COM) – Bupati Lampung Utara Hamartoni menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Hamartoni saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten Lampung Utara, Selasa, 15 September 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menilai keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. LPM dinilai memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat mengetahui berbagai persoalan, harapan, kebutuhan serta potensi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kedekatan tersebut, menurut Hamartoni, menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. LPM dapat berperan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan.
“LPM memiliki posisi yang sangat penting, karena LPM berada dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Di sanalah berbagai persoalan dirasakan, berbagai harapan tumbuh dan berbagai potensi masyarakat dapat ditemukan,” kata Bupati Hamartoni.
LPM Dinilai Punya Peran Strategis
Bupati menjelaskan bahwa pembangunan pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memang memiliki kewenangan, kebijakan dan program yang menjadi instrumen untuk menjalankan pembangunan, namun keberhasilan program tersebut juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat.
Masyarakat memiliki kekuatan yang tidak kalah penting, seperti pengalaman, kreativitas, kemampuan, kepedulian terhadap lingkungan dan semangat gotong royong. Seluruh potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola dan diarahkan secara bersama-sama.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk LPM. Sinergi yang terbangun dengan baik antara pemerintah dan masyarakat diyakini akan membuat pelaksanaan pembangunan memiliki dasar yang lebih kuat serta mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
“Pemerintah tidak mungkin membangun daerah sendirian. Pemerintah memiliki kebijakan dan program, tetapi masyarakat memiliki kekuatan, pengalaman, kreativitas, serta semangat gotong royong. Ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah sinergi yang baik, maka pembangunan akan memiliki fondasi yang kuat,” tegasnya.
Menurut Hamartoni, sinergi tersebut harus dibangun secara berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberikan masukan dan terlibat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Musda Jangan Sekadar Pilih Pengurus
Dalam kesempatan itu, Bupati Hamartoni juga memberikan pesan kepada seluruh peserta Musda agar kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai agenda pemilihan atau pergantian kepengurusan organisasi.
Lebih dari itu, Musda diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi sekaligus merumuskan berbagai gagasan baru yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Utara.
Bupati berharap kepengurusan LPM ke depan mampu menyusun program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dirancang juga diharapkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam kegiatan konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap Musda ini menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh jajaran LPM, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Mari kita bangun organisasi yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga kuat dalam karya dan manfaat,” tandas Bupati.
Pesan tersebut menjadi penekanan agar LPM dapat meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus memperkuat peran di tengah masyarakat. Struktur organisasi yang solid harus diikuti dengan program dan kegiatan yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Perkuat Konsolidasi dari Kabupaten hingga Desa
Hamartoni juga mendorong agar konsolidasi organisasi LPM dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Konsolidasi diperlukan agar komunikasi antarpengurus dapat berjalan dengan baik dan berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah.
Dengan konsolidasi yang kuat, LPM diharapkan mampu membangun koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah maupun pemerintah di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Koordinasi tersebut menjadi penting agar program pemberdayaan yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.
LPM juga diharapkan mampu menggali berbagai potensi yang dimiliki masyarakat di masing-masing wilayah. Setiap desa dan kelurahan memiliki karakteristik, kebutuhan dan potensi yang berbeda. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat harus mampu disesuaikan dengan kondisi lokal.
Potensi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya lokal dapat menjadi bagian dari program pemberdayaan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi dapat menjadi pelaku utama yang ikut menentukan arah pembangunan di lingkungannya.
Bangun Organisasi yang Memberikan Manfaat
Bupati Hamartoni menegaskan bahwa ukuran keberhasilan LPM bukan semata-mata dilihat dari keberadaan struktur organisasi dan kepengurusan. Yang lebih penting adalah kemampuan organisasi tersebut dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, pengurus LPM diharapkan memiliki komitmen untuk terus bergerak dan menghadirkan berbagai program yang relevan. Organisasi harus mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.
Semangat gotong royong juga dinilai perlu terus dipelihara. Di tengah berbagai perubahan dan tantangan pembangunan, budaya gotong royong menjadi kekuatan sosial yang dapat mempererat hubungan masyarakat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat berlangsung secara lebih partisipatif. Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan program, sementara masyarakat berperan dalam memberikan masukan, melaksanakan serta mengawasi pembangunan.
Sejumlah Pejabat Hadiri Musda
Musyawarah Daerah DPD LPM Kabupaten Lampung Utara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah dan jajaran LPM. Di antaranya Wakil Ketua DPD LPM Provinsi Lampung Irma Safitri.
Hadir pula Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Lampung Utara Drs. Mat Soleh, M.Pd., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Kadarsyah, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Gunaido Uthama, S.IP., M.H.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan jajaran LPM dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap penguatan kelembagaan masyarakat sebagai salah satu unsur pendukung pembangunan daerah.
Musda LPM diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan amanah organisasi sekaligus menyusun program kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran LPM dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, LPM dan masyarakat, pembangunan Lampung Utara diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemandirian masyarakat dan kesejahteraan warga.
Melalui semangat kolaborasi dan gotong royong, LPM diharapkan dapat terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, menggali potensi serta ikut mendorong lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pun berharap hasil Musda tidak berhenti sebagai keputusan organisasi, melainkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata. Dengan demikian, keberadaan LPM benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif dan berkelanjutan. (*)
# Pewarta Pariyo Saputra #
0Komentar