LAMPUNG UTARA, (Sumateranewstv.com) – Komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel terus diperkuat melalui berbagai program pembinaan dan pengawasan internal. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan supervisi fungsi keuangan yang dilaksanakan oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Lampung di lingkungan Polres Lampung Utara.
Kegiatan supervisi yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Lampung Utara pada Jumat (12/6/2026) tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan rutin yang dilakukan Bidkeu Polda Lampung terhadap seluruh satuan kerja kewilayahan guna memastikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Supervisi dipimpin langsung oleh AKBP Endah Purwanti, S.E., selaku Ketua Tim Supervisi Bidkeu Polda Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Lampung Utara Kompol Yohanis, S.H., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polres Lampung Utara, para Kapolsek jajaran, Kaurmintu, Kasium, serta personel yang mengemban fungsi administrasi dan keuangan di lingkungan Polres Lampung Utara.
Pelaksanaan supervisi berlangsung dalam suasana penuh semangat pembinaan dan evaluasi. Selain melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi keuangan, tim supervisi juga memberikan arahan, pendampingan, dan petunjuk teknis kepada personel yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian serius dari seluruh peserta karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang efektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam arahannya, AKBP Endah Purwanti menegaskan bahwa supervisi yang dilakukan oleh Bidkeu Polda Lampung bukan sekadar kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat kewilayahan.
Menurutnya, setiap satuan kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan secara tertib administrasi, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami sebagai pembina fungsi memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kehadiran tim supervisi bertujuan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam pengelolaan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan sehingga saat dilakukan audit dapat meminimalisir temuan,” ujar AKBP Endah Purwanti.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi supervisi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan seluruh proses administrasi keuangan berjalan dengan baik dan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh personel di lapangan.
Menurut AKBP Endah Purwanti, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan organisasi yang sehat dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pengawasan yang terstruktur.
Dalam kegiatan supervisi tersebut, tim Bidkeu Polda Lampung melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mulai dari pencatatan administrasi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, mekanisme penggunaan anggaran, hingga sistem pelaporan yang diterapkan oleh masing-masing satuan kerja.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi telah sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku di lingkungan Polri.
Selain itu, tim supervisi juga memberikan berbagai masukan konstruktif guna membantu personel meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang mereka laksanakan sehari-hari.
Dalam sesi pembinaan, para peserta memperoleh penjelasan mengenai berbagai ketentuan terbaru terkait pengelolaan anggaran negara, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan saat audit.
AKBP Endah Purwanti menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama supervisi adalah mendorong terciptanya budaya kerja yang disiplin dan tertib administrasi di seluruh jajaran kepolisian.
Menurutnya, ketertiban administrasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Tanpa administrasi yang baik, penggunaan anggaran yang sebenarnya telah dilaksanakan dengan benar pun dapat menimbulkan persoalan ketika dilakukan pemeriksaan.
Karena itu, seluruh personel yang mengemban fungsi keuangan diharapkan mampu memahami secara menyeluruh berbagai aturan dan prosedur yang berlaku sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional.
Kegiatan supervisi juga menjadi sarana bagi personel untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugas. Melalui diskusi dan dialog interaktif, tim Bidkeu memberikan solusi serta petunjuk teknis yang dapat diterapkan dalam penyelesaian berbagai persoalan administrasi keuangan.
Pendekatan tersebut dinilai sangat efektif karena tidak hanya memberikan evaluasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel dalam mengelola keuangan negara secara profesional.
Dalam organisasi modern, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah institusi. Hal tersebut juga berlaku di lingkungan kepolisian yang mengelola anggaran negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum.
Oleh sebab itu, penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang saat ini terus dijalankan oleh Polri.
Melalui sistem pengelolaan keuangan yang baik, setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, terukur, dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi maupun masyarakat.
Selain mendukung efektivitas pelaksanaan program, tata kelola keuangan yang baik juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Masyarakat memiliki harapan agar setiap anggaran yang digunakan oleh lembaga negara benar-benar dikelola secara profesional dan digunakan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam konteks tersebut, supervisi yang dilakukan oleh Bidkeu Polda Lampung menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten di seluruh satuan kerja.
Wakapolres Lampung Utara Kompol Yohanis bersama para pejabat utama dan Kapolsek jajaran mengikuti kegiatan supervisi dengan penuh perhatian. Kehadiran para pimpinan satuan tersebut menunjukkan komitmen kuat Polres Lampung Utara dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan kerja masing-masing.
Peran pimpinan sangat penting dalam memastikan seluruh rekomendasi dan hasil supervisi dapat ditindaklanjuti secara efektif. Dengan dukungan penuh dari pimpinan, berbagai perbaikan yang diperlukan dapat segera dilakukan sehingga kualitas administrasi keuangan semakin meningkat.
Para peserta juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi secara langsung dengan tim supervisi terkait berbagai permasalahan teknis yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas.
Melalui dialog yang terbuka, berbagai persoalan dapat dibahas secara rinci sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si melalui Kasi Humas IPTU Herawati menyampaikan bahwa kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh Bidkeu Polda Lampung merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Menurut IPTU Herawati, pembinaan yang dilakukan oleh Bidkeu tidak hanya memberikan manfaat bagi personel yang bertugas di bidang keuangan, tetapi juga berdampak positif terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas kepolisian.
“Supervisi dari Bidkeu Polda Lampung menjadi sarana evaluasi sekaligus pembinaan bagi personel yang mengelola administrasi dan keuangan. Dengan adanya supervisi ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata IPTU Herawati.
Ia menjelaskan bahwa Polres Lampung Utara selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program pembenahan internal, termasuk dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja kepolisian. Dengan dukungan administrasi yang tertib dan akuntabel, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, tata kelola keuangan yang baik juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab institusi dalam mengelola anggaran negara yang dipercayakan kepada Polri.
IPTU Herawati menegaskan bahwa seluruh jajaran Polres Lampung Utara akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan kompetensi personel, penguatan pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Dalam era modern yang menuntut keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem administrasi keuangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Setiap institusi dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara efektif dan mempertanggungjawabkannya secara transparan.
Melalui kegiatan supervisi seperti yang dilakukan Bidkeu Polda Lampung, berbagai potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan, termasuk meminimalisir potensi temuan saat dilakukan audit oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.
Bagi Polres Lampung Utara, kegiatan supervisi ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat sistem tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh tim supervisi akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan di masa mendatang.
Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh personel yang mengemban fungsi keuangan mampu melaksanakan tugas secara lebih baik, memahami setiap regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara.
Pelaksanaan supervisi fungsi keuangan oleh Bidkeu Polda Lampung di Polres Lampung Utara akhirnya ditutup dengan evaluasi dan penyampaian sejumlah rekomendasi pembinaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Polres Lampung Utara sehingga dapat mendukung terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya di tengah masyarakat.
(*)
Redaksi Sumateranewstv
0Komentar