JOMBANG, (SUMATERANEWSTV.COM) – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Ziarah ke makam Gus Dur tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada seorang mantan kepala negara, tetapi juga menjadi momentum refleksi atas perjalanan reformasi nasional yang turut melahirkan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk penguatan institusi Polri sebagai lembaga yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam suasana yang penuh khidmat, Kapolri tiba di kompleks makam keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng dengan mengenakan peci hitam. Didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menuju pusara Gus Dur untuk memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan kepada sosok ulama, cendekiawan, sekaligus negarawan yang dikenal luas sebagai pelopor demokrasi dan pluralisme di Indonesia.
Setelah doa bersama, Kapolri melanjutkan prosesi tabur bunga di atas makam Presiden ke-4 Republik Indonesia tersebut. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi simbol penghormatan atas jasa-jasa Gus Dur yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam memperkuat demokrasi, supremasi sipil, dan reformasi kelembagaan negara.
Kedatangan Kapolri beserta rombongan disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Machfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin. Dalam penyambutan tersebut, Gus Kikin mengalungkan surban kepada Kapolri sebagai simbol penghormatan sekaligus doa agar institusi Polri senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta melayani masyarakat.
Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terlihat selama kegiatan berlangsung. Pertemuan antara jajaran Polri dengan keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng menunjukkan eratnya hubungan antara institusi kepolisian dengan kalangan ulama dan pesantren yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas nasional.
Ziarah menjelang Hari Bhayangkara tersebut juga menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan panjang reformasi yang telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan paling penting pada masa reformasi adalah penataan kembali fungsi lembaga negara agar berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
KH. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Meski masa pemerintahannya berlangsung kurang dari dua tahun, berbagai kebijakan strategis yang dilahirkan Gus Dur memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan demokrasi Indonesia hingga saat ini.
Sebagai seorang tokoh reformasi, Gus Dur melanjutkan agenda perubahan yang dimulai setelah Reformasi 1998. Ia mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, memperkuat supremasi sipil, menghormati hak asasi manusia, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam sektor keamanan, salah satu kebijakan paling bersejarah pada masa pemerintahan Gus Dur adalah penguatan profesionalisme aparat negara melalui pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi sektor keamanan nasional.
Pemisahan TNI dan Polri kemudian dikukuhkan secara konstitusional melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Polri untuk berdiri sebagai institusi sipil yang memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Sejak saat itu, Polri terus melakukan berbagai transformasi kelembagaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi, modernisasi sistem pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari perjalanan panjang institusi kepolisian dalam menjawab tantangan zaman.
Momentum ziarah ke makam Gus Dur menjadi pengingat bahwa perjalanan reformasi Polri merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa. Warisan pemikiran dan kebijakan Gus Dur menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Selain dikenang sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4, KH. Abdurrahman Wahid juga dikenal luas sebagai ulama, intelektual, budayawan, dan tokoh kemanusiaan. Selama hidupnya, ia konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Komitmen tersebut membuat Gus Dur mendapat julukan sebagai "Bapak Pluralisme" Indonesia. Ia meyakini bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Menurutnya, perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, maupun etnis bukanlah sumber perpecahan, melainkan modal utama dalam membangun Indonesia yang damai dan maju.
Nilai-nilai pluralisme yang diperjuangkan Gus Dur hingga kini tetap relevan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Semangat toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa serta menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparat negara, termasuk Polri.
Dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri dituntut memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita Gus Dur yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Polri untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara. Selama delapan dekade berdiri, Polri terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan di tengah dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.
Berbagai tantangan baru seperti kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, perdagangan orang, tindak pidana lintas negara, hingga perkembangan teknologi digital menuntut institusi kepolisian untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, semangat reformasi menjadi fondasi penting dalam membangun Polri yang modern, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus mengembangkan transformasi menuju institusi yang Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Program tersebut menjadi arah kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Selain melaksanakan ziarah ke makam para tokoh bangsa, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti bakti kesehatan, bakti religi, donor darah, bantuan sosial, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan seluruh elemen bangsa.
Ziarah Kapolri ke makam Gus Dur juga menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah bangsa sekaligus pengingat bahwa keberhasilan pembangunan institusi negara tidak terlepas dari jasa dan pemikiran para pendahulu. Warisan Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, toleransi, serta reformasi kelembagaan tetap menjadi inspirasi dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat reformasi, meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta membangun institusi kepolisian yang semakin modern, humanis, transparan, dan berintegritas. Penghormatan kepada KH. Abdurrahman Wahid menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebangsaan, toleransi, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat akan terus menjadi pedoman Polri dalam menjaga keamanan serta mengawal perjalanan demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. (*)
Editor: Pariyo Saputra
Redaksi Sumateranewstv
```
0Komentar