JOMBANG, (SUMATERANEWSTV.COM) – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam perjalanan reformasi Indonesia. Selain mengenang sosok mantan Presiden Republik Indonesia, ziarah tersebut juga menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan, demokrasi, toleransi, serta reformasi kelembagaan yang telah diwariskan Gus Dur kepada bangsa Indonesia, termasuk terhadap perkembangan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Suasana khidmat begitu terasa sejak rombongan Kapolri tiba di kompleks makam keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng. Mengenakan peci hitam, Kapolri bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri memanjatkan doa di pusara Gus Dur, kemudian melaksanakan prosesi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Abdul Hakim Machfudz. Sebagai bentuk penghormatan, Abdul Hakim Machfudz mengalungkan surban kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Momen tersebut mencerminkan eratnya hubungan antara institusi Polri dengan kalangan ulama serta pesantren yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
Ziarah yang berlangsung dengan penuh kekhidmatan tersebut menjadi simbol bahwa Polri tidak melupakan sejarah perjuangan para tokoh nasional yang telah meletakkan dasar-dasar reformasi Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa perjalanan institusi kepolisian saat ini tidak dapat dipisahkan dari proses reformasi yang berlangsung sejak era pergantian pemerintahan pada akhir tahun 1990-an.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa kegiatan ziarah merupakan bentuk penghormatan Polri kepada para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia.
"Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan Polri kepada para tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan demokrasi dan reformasi di Indonesia. Gus Dur memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, termasuk dalam proses penguatan institusi Polri sebagai lembaga yang profesional dan mandiri," ujar Johnny kepada wartawan.
Menurut Johnny, penghormatan terhadap Gus Dur tidak hanya didasarkan pada statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4, tetapi juga karena berbagai kebijakan strategis yang dilahirkan selama masa kepemimpinannya telah memberikan dampak besar terhadap reformasi kelembagaan negara, termasuk institusi Polri.
KH. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Dalam masa kepemimpinannya, Gus Dur melanjutkan agenda reformasi nasional yang sebelumnya telah bergulir pasca-Reformasi 1998. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi sipil, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Di bidang keamanan, Gus Dur mengambil langkah penting dalam mendorong profesionalisme aparat negara melalui pemisahan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan reformasi sektor keamanan di Indonesia.
Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, institusi kepolisian memperoleh landasan konstitusional sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki tugas utama sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegak hukum.
Kebijakan tersebut menjadi awal dari transformasi besar Polri menuju institusi yang lebih profesional, independen, modern, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Berbagai reformasi internal kemudian terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas kepolisian.
Johnny menjelaskan bahwa nilai-nilai reformasi yang diwariskan Gus Dur hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan Polri. Oleh karena itu, momentum Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengingat kembali sejarah tersebut agar seluruh insan Bhayangkara terus menjaga semangat perubahan dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
"Momentum ziarah menjelang Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh insan Bhayangkara agar terus menjaga semangat reformasi, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai amanat konstitusi," katanya.
Ia menambahkan bahwa Polri saat ini terus melakukan berbagai transformasi melalui kebijakan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Selain dikenal sebagai tokoh reformasi, Gus Dur juga dikenang sebagai sosok ulama, intelektual, sekaligus negarawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai kebijakan dan pemikirannya menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia.
Tak heran apabila Gus Dur kemudian dikenal luas sebagai "Bapak Pluralisme" Indonesia. Selama hidupnya, ia konsisten memperjuangkan toleransi antarumat beragama, menghormati perbedaan suku, budaya, dan keyakinan, serta membela hak-hak kelompok minoritas. Nilai-nilai tersebut menjadi warisan yang hingga kini terus dijaga oleh berbagai elemen masyarakat Indonesia.
Dalam konteks tugas kepolisian, semangat toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polri dituntut mampu melayani seluruh warga negara secara profesional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun golongan.
Ziarah ke makam Gus Dur juga menjadi simbol eratnya hubungan Polri dengan kalangan ulama dan pesantren sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan bangsa. Selama ini, sinergi antara kepolisian dan tokoh agama terbukti menjadi salah satu modal penting dalam menjaga kondusivitas nasional.
Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia. Selain ziarah ke makam para tokoh bangsa, rangkaian kegiatan juga meliputi bakti kesehatan, bakti sosial, bakti religi, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, bantuan sosial, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memperkuat kedekatan emosional dengan seluruh elemen bangsa. Melalui pendekatan humanis, Polri berharap dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di usia ke-80 tahun pengabdian kepada bangsa dan negara, Polri menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana perdagangan orang, hingga dinamika keamanan global menuntut institusi kepolisian terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya.
Karena itu, semangat reformasi yang diwariskan para pendiri bangsa, termasuk Gus Dur, menjadi pijakan penting dalam memperkuat profesionalisme institusi. Polri diharapkan terus berkembang menjadi lembaga yang modern, adaptif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ziarah Kapolri ke makam Gus Dur tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap seorang mantan kepala negara, tetapi juga menjadi refleksi bahwa sejarah reformasi Indonesia merupakan fondasi penting dalam perjalanan institusi kepolisian saat ini. Warisan pemikiran Gus Dur mengenai demokrasi, supremasi sipil, pluralisme, dan profesionalisme aparat negara tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan di masa depan.
Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat reformasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme personel, serta membangun institusi yang semakin dicintai masyarakat. Penghormatan kepada Gus Dur menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa harus selalu dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan persatuan sebagai fondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
Editor: Pariyo Saputra
Redaksi Sumateranewstv
```
0Komentar