Pesisir Barat, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah daerah setempat dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Lobi Utama Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Jumat (17/04/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: 100.3.3.2/166/V.04/HK/2026, yang menjadi landasan hukum dalam pengangkatan pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Irawan Topan, SH., M.Kn., para staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, para camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta tamu undangan lainnya dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Kehadiran para pejabat dan undangan tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya penyegaran birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Momentum Penguatan Birokrasi
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas administratif semata, melainkan bagian penting dari strategi besar dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program pembangunan.
“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jabatan ini bukan hanya peningkatan karier, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pejabat yang dilantik diharapkan mampu membawa perubahan positif serta menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah daerah membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga memiliki visi, kreativitas, serta kemampuan manajerial yang baik.
Penyegaran Organisasi dan Tantangan Pembangunan
Pelantikan ini juga merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi yang dilakukan guna menghadirkan energi baru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Bupati menilai bahwa dinamika pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan aparatur yang adaptif dan responsif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar rutinitas. Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Peningkatan Pelayanan Publik
Salah satu fokus utama yang ditekankan oleh Bupati adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayan masyarakat, sehingga setiap tindakan dan kebijakan harus berorientasi pada kepentingan publik.
Bupati juga mendorong agar setiap OPD mampu menciptakan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu adanya transformasi dalam sistem pelayanan.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan transparan. Hilangkan praktik yang mempersulit masyarakat. Jadikan birokrasi kita sebagai solusi, bukan hambatan,” katanya.
Penegakan Disiplin Aparatur
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bupati menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, mulai dari teguran ringan hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga tentang komitmen dalam menaati aturan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Ia juga meminta kepada para pimpinan OPD untuk menjadi teladan bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan, etika kerja, dan integritas. Kepemimpinan yang baik, menurutnya, akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Bupati Dedi Irawan juga menyinggung pentingnya reformasi birokrasi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Reformasi ini menuntut adanya peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah akan semakin besar, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan belanja pegawai yang maksimal hanya 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan.
“Kita harus mampu menggali potensi daerah secara optimal. Tinggalkan pola kerja lama yang tidak produktif, dan mulai berinovasi untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Instruksi Khusus kepada Pejabat yang Dilantik
Dalam arahannya, Bupati memberikan sejumlah instruksi kepada pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Menjadi teladan dalam hal disiplin dan etika kerja.
- Menerapkan prinsip “3 tepat”, yaitu tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu.
- Membangun budaya kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif.
- Memperkuat sinergi antarperangkat daerah.
- Mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas.
Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, tidak ada satu pun OPD yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.
“Bangun komunikasi yang baik, perkuat koordinasi, dan hilangkan ego sektoral. Kita harus bekerja sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah sebagai berikut:
- Andi Indrawara, S.Sos. – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- M. Ma’ruf, S.P. – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- Mesrawan, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Martinus, S.IP. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Irhamudin, SKM., M.M. – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Septomo, SKM., M.M. – Kepala Dinas Kesehatan
- Makmur Hidayat, S.Pi., M.M. – Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- M. Belly Oscar, S.H., M.H. – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Herdi Wilismar, SH., M.M. – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Harapan ke Depan
Dengan dilantiknya para pejabat pimpinan tinggi pratama ini, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat semakin meningkat, baik dari segi pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan.
Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara adalah wajah birokrasi dan harapan masyarakat Pesisir Barat. Jaga kepercayaan ini dengan integritas, dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi langkah awal bagi para pejabat untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Tantangan ke depan memang tidak ringan, namun dengan komitmen, kerja keras, dan sinergi yang baik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diyakini mampu menghadapi berbagai dinamika serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan semangat baru yang diusung melalui pelantikan ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah dapat terus bergerak maju, berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya Pesisir Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV)
(Biro Pesisir Barat: Apriyan)
