Matsuri Tegaskan Prinsip Supremasi Sipil Demi Stabilitas Nasional dan Tegaknya Konstitusi
WAY KANAN (Sumateranewstv. Com) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Matsuri, menyatakan dukungan tegas terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menegaskan bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando dan kendali Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat sipil dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta konsistensi terhadap amanat konstitusi.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kantor Sekretariatan DPC LSM Trinusa Way Kanan, Minggu (1/2/2026), Matsuri menilai bahwa penegasan Kapolri tersebut merupakan langkah yang sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya.
“Kami mendukung penuh sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ini adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola negara yang benar dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Prinsip ini tidak boleh ditawar-tawar karena menyangkut fondasi demokrasi dan stabilitas nasional,” ujar Matsuri dengan tegas.
Penegasan Supremasi Sipil dalam Sistem Demokrasi
Matsuri menjelaskan bahwa salah satu pilar utama dalam negara demokrasi adalah supremasi sipil, di mana institusi keamanan dan pertahanan negara berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan, termasuk kewenangan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, selalu berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Menurutnya, sejarah reformasi di Indonesia telah mengajarkan betapa pentingnya pemisahan peran dan fungsi antara institusi sipil dan militer, serta penegasan posisi Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, sikap Kapolri yang menegaskan kembali garis komando tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat reformasi.
“Reformasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola keamanan di Indonesia. Polri berdiri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini adalah bentuk kontrol sipil yang sehat dan harus terus dijaga,” jelas Matsuri.
Menjaga Stabilitas Nasional dan Keutuhan NKRI
Dukungan yang disampaikan oleh LSM Trinusa Way Kanan juga didasarkan pada kepentingan menjaga stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Matsuri menilai bahwa kejelasan garis komando Polri sangat penting untuk menghindari potensi konflik kewenangan, kebingungan struktural, serta dinamika politik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
Dalam konteks tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan siber, narkotika, terorisme, hingga gangguan keamanan berbasis konflik sosial, Polri dituntut untuk bekerja secara profesional, cepat, dan terkoordinasi. Kejelasan posisi Polri di bawah Presiden dinilai akan memperkuat efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Stabilitas nasional adalah modal utama pembangunan. Jika keamanan terganggu, maka semua sektor akan terdampak. Oleh karena itu, kami melihat bahwa penegasan Kapolri ini sangat penting agar Polri dapat bekerja secara fokus, profesional, dan tidak terjebak dalam dinamika yang tidak produktif,” ungkapnya.
Apresiasi kepada Jajaran Polri di Seluruh Pelosok NKRI
Selain menyampaikan dukungan terhadap sikap Kapolri, Matsuri juga memberikan apresiasi dan dukungan moril kepada seluruh jajaran Polri yang telah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Ia mengakui bahwa tugas Polri tidaklah mudah, mengingat luasnya wilayah Indonesia serta beragamnya tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi.
Menurutnya, di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Way Kanan, peran Polri sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Dengan penuh semangat, Matsuri menyampaikan seruan, “Bravo Polri! Jaya Polri!” sebagai bentuk dukungan moral dan penghargaan atas dedikasi para anggota kepolisian. Ia berharap dukungan ini dapat memompa semangat seluruh personel Polri dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Harapan terhadap Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Dalam pernyataannya, Matsuri juga menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas Polri sebagai institusi penegak hukum. Ia berharap agar Polri ke depan terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat selalu sesuai dengan hukum dan etika.
“Semoga Polri ke depan dapat terus menjadi lebih baik, lebih profesional, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami percaya, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Ia menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas. Tanpa kepercayaan masyarakat, upaya penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan.
Peran LSM dalam Mengawal Demokrasi dan Penegakan Hukum
Sebagai Ketua LSM di Kabupaten Way Kanan, Matsuri juga menegaskan peran penting lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, LSM memiliki fungsi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai jembatan aspirasi masyarakat.
LSM, kata Matsuri, tidak hanya berperan dalam menyampaikan kritik, tetapi juga dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang dinilai sejalan dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, dukungan terhadap sikap Kapolri merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang sehat.
“Kami di LSM Trinusa Way Kanan selalu berupaya untuk berada di posisi yang konstruktif. Ketika ada kebijakan atau sikap yang kami nilai benar dan sesuai dengan konstitusi, tentu kami akan mendukung. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai elemen masyarakat sipil,” jelasnya.
Menjaga Netralitas dan Independensi Operasional Polri
Matsuri juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan independensi operasional Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa berada di bawah Presiden tidak berarti Polri kehilangan independensinya dalam proses hukum, melainkan tetap memiliki kebebasan profesional dalam menangani perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, garis komando yang jelas justru akan memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang profesional, karena setiap kebijakan strategis tetap berada dalam kerangka pemerintahan yang sah, sementara proses penegakan hukum tetap berjalan secara objektif dan berdasarkan hukum.
“Independensi operasional dan garis komando konstitusional bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Dengan berada di bawah Presiden, Polri tetap memiliki ruang profesional untuk bekerja, namun dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokratis,” ujarnya.
Respon Masyarakat dan Tokoh Daerah
Pernyataan dukungan dari Ketua LSM Trinusa Way Kanan ini juga mendapat respon positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di daerah. Mereka menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol demokratis.
Beberapa tokoh masyarakat di Way Kanan menyampaikan bahwa Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah. Oleh karena itu, dukungan moral dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan agar Polri dapat terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi.
“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, berbagai persoalan kamtibmas dapat diselesaikan secara lebih efektif,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Meneguhkan Komitmen terhadap Konstitusi
Pernyataan Matsuri pada dasarnya menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara, termasuk Polri, harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.
Dengan menempatkan Polri secara tegas di bawah Presiden, sistem ketatanegaraan Indonesia meneguhkan prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini menjadi jaminan bahwa penggunaan kekuatan negara, termasuk dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, selalu berada dalam pengawasan dan tanggung jawab politik yang jelas.
“Konstitusi adalah pegangan kita bersama. Selama semua pihak berpegang teguh pada konstitusi, maka stabilitas, demokrasi, dan keadilan dapat terus terjaga,” tegas Matsuri.
Komitmen Bersama Menjaga Kamtibmas
Menutup pernyataannya, Matsuri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang sadar hukum, peduli lingkungan, dan aktif dalam menjaga ketertiban akan sangat membantu tugas Polri. Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Way Kanan dan Indonesia pada umumnya untuk terus mendukung Polri. Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.
Pernyataan dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya independen dalam tugas operasional, tetapi juga tetap setia pada garis komando pemerintahan yang sah. Dengan demikian, Polri dapat terus menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keutuhan NKRI, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. (DPC LSM TRINUSA WAY KANAN).
Editor Redaksi Sumateranewstv. Com
0Komentar