LAMPUNG — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bersama jajaran Polres se-provinsi terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah nyata dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan di daerah. Hingga Sabtu, 25 Oktober 2025, total beras SPHP yang telah disalurkan mencapai 2.930 ton 970 kilogram, atau sekitar 75 persen dari total target penyaluran di wilayah hukum Polda Lampung.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi fluktuasi harga bahan pokok, khususnya beras. Melalui GPM, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan ketersediaan di pasaran.
Distribusi Beras SPHP Menjangkau Seluruh Kabupaten/Kota
Pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar serentak Sabtu (25/10), total bahan pangan yang berhasil disalurkan mencapai 12 ton 830 kilogram. Dari jumlah tersebut, penyaluran terbanyak dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dengan total 3,5 ton beras SPHP, diikuti oleh Polres Lampung Selatan dengan 3,58 ton, Polres Lampung Tengah sebanyak 3 ton, Polres Pesawaran 2 ton, dan Polres Pesisir Barat sebesar 750 kilogram.
Sementara itu, untuk kegiatan yang dijadwalkan pada Minggu (26/10), rencana penyaluran mencapai 45 ton 605 kilogram. Dari jumlah tersebut, distribusi terbesar dilakukan oleh Polres Lampung Selatan sebanyak 37 ton 605 kilogram, disusul oleh Polres Pesawaran 6 ton, Polres Pesisir Barat 3,75 ton, dan Polres Pringsewu 2,25 ton. Jumlah ini menunjukkan sinergi kuat antar satuan wilayah dalam memastikan GPM berjalan efektif dan tepat sasaran.
Upaya Polri Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menjelaskan bahwa kegiatan GPM merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk membantu masyarakat menghadapi gejolak harga bahan pokok, terutama beras yang kerap menjadi perhatian utama menjelang akhir tahun.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polri tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaan program ini. Polda Lampung bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Perum Bulog untuk memastikan seluruh rantai distribusi berjalan dengan lancar dan efisien. Polri juga ikut mengawasi agar beras SPHP tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Bulog agar distribusi beras SPHP tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang stabil,” tambahnya.
Polres Lampung Timur dan Lampung Selatan Jadi Penggerak Utama
Dari hasil rekapitulasi sementara, Polres Lampung Timur tercatat sebagai satuan dengan penyaluran GPM tertinggi, yaitu 487 ton beras SPHP. Sementara Polres Lampung Selatan menempati posisi kedua dengan total 429 ton 180 kilogram, diikuti oleh Polres Lampung Tengah dengan 314 ton, dan Polres Tanggamus yang telah menyalurkan 205 ton.
Angka tersebut menggambarkan keseriusan seluruh jajaran Polres dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Setiap Polres melakukan koordinasi intensif dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan efektif. Selain beras, beberapa wilayah juga menyalurkan bahan pokok lain seperti gula pasir, minyak goreng, telur, dan tepung dengan harga di bawah pasaran.
Menurutnya, kegiatan GPM bukan hanya tentang pembagian bahan pangan murah, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas harga dan kemandirian pangan lokal. Dalam konteks ini, Polri berperan sebagai fasilitator sekaligus pengawas agar distribusi berjalan transparan, adil, dan berkesinambungan.
Dampak Sosial dan Ekonomi GPM bagi Masyarakat Lampung
Gerakan Pangan Murah Polda Lampung telah memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang terdampak langsung oleh naik turunnya harga bahan pokok. Masyarakat di berbagai kabupaten, seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang, hingga Pesisir Barat, menyambut baik kegiatan ini karena mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sejumlah warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka menyampaikan rasa syukur karena dapat membeli beras dan bahan pangan lainnya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, tanpa harus khawatir dengan ketersediaan stok di pasar tradisional.
Selain meringankan beban ekonomi, GPM juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan beras SPHP dan bahan pangan lainnya tersedia dalam jumlah besar, pedagang kecil dan warung sembako juga dapat memperoleh stok dengan harga lebih murah, yang pada akhirnya menjaga stabilitas harga eceran di tingkat masyarakat.
Komitmen Polri Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Kegiatan GPM ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Polri di bawah arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Polri tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga ikut berperan aktif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui program seperti GPM, Polri menunjukkan peran sosialnya yang semakin luas dan humanis. Di berbagai kesempatan, jajaran kepolisian di Lampung juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya manajemen pangan keluarga, cara menyimpan beras agar tahan lama, serta menghindari praktik penimbunan bahan pokok.
Dengan berjalannya GPM hingga mencapai total distribusi lebih dari 2.930 ton 970 kilogram, Polda Lampung berhasil membuktikan bahwa sinergi antarinstansi dan kepedulian sosial dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Rencana Ke Depan dan Evaluasi Program
Polda Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi lanjutan untuk memperluas jangkauan program GPM, termasuk memperbanyak titik distribusi di daerah-daerah terpencil dan pesisir. Selain itu, rencananya akan dilakukan integrasi data kebutuhan pangan di tiap kabupaten agar penyaluran ke depan lebih terukur dan efisien.
Evaluasi rutin juga dilakukan oleh masing-masing Polres untuk memastikan pelaksanaan GPM berjalan sesuai standar dan tidak terjadi penyimpangan. Polri menegaskan bahwa setiap kilogram beras SPHP yang disalurkan harus sampai kepada masyarakat yang berhak menerima, tanpa ada potongan atau penyalahgunaan di lapangan.
Dengan strategi ini, GPM diharapkan dapat terus memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan pangan jangka panjang di Provinsi Lampung.
Penutup
Secara keseluruhan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Polda Lampung dan jajaran merupakan bukti nyata sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada pembagian bahan pangan, tetapi juga membangun semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap rakyat kecil, Polri melalui GPM terus hadir di tengah masyarakat. Total distribusi lebih dari 2.930 ton beras SPHP menjadi cerminan komitmen kuat institusi kepolisian dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Editor: Redaksi Sumateranewstv. Com
