TSC7GSdiGpY5Tpz5TpY7GSrpGA==
Light Dark
Wabup Romli Terima Kunjungan DPK Alun, Bahas Penguatan Pengelolaan Sampah di Lampung Utara

Wabup Romli Terima Kunjungan DPK Alun, Bahas Penguatan Pengelolaan Sampah di Lampung Utara

Daftar Isi
×

KOTABUMI, (SUMATERANEWSTV.COM) – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menerima kunjungan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (Alun) di ruang tamu Wakil Bupati Lampung Utara, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi organisasi pemerhati lingkungan itu untuk menyampaikan sejumlah masukan dan gagasan terkait pengelolaan lingkungan hidup, khususnya penanganan persoalan sampah di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam pertemuan tersebut, DPK Alun menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah, terstruktur, dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat. Selain persoalan sampah, pembahasan juga mencakup isu perubahan iklim serta pentingnya keberadaan dan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah.

Wakil Bupati Romli didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Maryadi, SP., M.MP., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang diwakili Sekretaris Dinas, Anton Widawan, S.STP. Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut turut memberikan ruang pembahasan mengenai persoalan lingkungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sementara itu, Ketua DPK Alun Lampung Utara, Murni Rizal, hadir bersama sejumlah pengurus organisasi. Sebagian besar pengurus yang mengikuti kunjungan tersebut merupakan para purnabhakti yang memiliki pengalaman dan perhatian terhadap perkembangan daerah. Dalam kesempatan itu, Murni Rizal menjelaskan bahwa kehadiran DPK Alun bukan sekadar untuk bersilaturahmi, melainkan juga sebagai bentuk kepedulian organisasi dalam memberikan sumbangsih pemikiran serta mendorong aksi nyata bagi kemajuan daerah.

Menurutnya, persoalan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan warga perlu membangun kerja sama agar berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani melalui langkah yang terencana. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah, yang membutuhkan keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

DPK Alun menilai bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan pengangkutan dan pembuangan. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah sejak dari sumbernya, serta membangun kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya. Dengan demikian, penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga kawasan permukiman dan fasilitas umum.

Dalam pemaparannya, DPK Alun secara khusus menyoroti pentingnya penguatan peran camat dan lurah. Kedua unsur pemerintahan tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi penggerak dalam membangun kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Melalui koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dapat diarahkan agar berjalan lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Peran tersebut juga dapat diwujudkan melalui peningkatan komunikasi dengan masyarakat, penguatan kegiatan gotong royong, serta penyampaian edukasi mengenai pengelolaan sampah. Dengan keterlibatan aparat pemerintahan di tingkat bawah, persoalan sampah yang ditemukan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

Ketua DPK Alun Lampung Utara, Murni Rizal, menyampaikan harapannya agar gagasan mengenai penguatan peran camat dan lurah mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar upaya penanganan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang terkoordinasi.

"Kami berharap upaya penguatan peran camat dan lurah dalam pengelolaan sampah ini dapat memperoleh dukungan penuh dari pimpinan daerah, sehingga penanganan masalah sampah dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur dari tingkat bawah," tandas Murni Rizal.

Masukan tersebut menempatkan kecamatan dan kelurahan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan. Sebab, berbagai persoalan persampahan sering kali berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pendekatan yang dilakukan dari tingkat wilayah dinilai dapat membantu pemerintah daerah memahami persoalan secara lebih dekat sekaligus mendorong partisipasi warga.

Selain pengelolaan sampah, DPK Alun juga mengangkat persoalan perubahan iklim. Isu ini menjadi perhatian karena perubahan kondisi lingkungan dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan sumber daya alam. Upaya menjaga lingkungan perlu dilakukan secara konsisten melalui kebijakan dan kegiatan yang memperhatikan keseimbangan alam.

Dalam konteks daerah, kepedulian terhadap perubahan iklim dapat dibangun melalui berbagai langkah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Edukasi masyarakat, perlindungan kawasan hijau, pemeliharaan pepohonan, serta pengurangan aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran merupakan bagian dari upaya yang dapat terus didorong.

DPK Alun turut menyampaikan perhatian terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lampung Utara. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi penting bagi lingkungan perkotaan maupun kawasan permukiman. Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, keberadaan kawasan hijau juga berperan dalam menjaga kualitas udara, membantu mengurangi suhu lingkungan, serta mendukung keseimbangan ekosistem.

Pengelolaan ruang terbuka hijau membutuhkan perhatian bersama, baik dalam hal pemeliharaan maupun pemanfaatannya. Kawasan yang telah tersedia perlu dijaga agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, pengembangan ruang hijau juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Melalui pertemuan tersebut, DPK Alun berupaya menyampaikan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kegiatan atau satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi lintas sektor, pembagian peran yang jelas, serta dukungan masyarakat agar program pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kunjungan organisasi tersebut juga memperlihatkan ruang partisipasi bagi masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan untuk menyampaikan gagasan kepada pemerintah daerah. Pengalaman para pengurus DPK Alun, termasuk para purnabhakti yang terlibat di dalamnya, diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dalam membahas berbagai persoalan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, masukan dari organisasi masyarakat dapat menjadi bahan komunikasi dan pembahasan dalam menentukan langkah penanganan persoalan lingkungan sesuai kewenangan serta program perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan langsung dengan isu persampahan dan kebersihan, sementara perangkat daerah lainnya dapat mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Persoalan sampah sendiri membutuhkan keterlibatan masyarakat secara konsisten. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, serta menjaga saluran air dan fasilitas umum merupakan tindakan sederhana yang dapat mendukung kebersihan lingkungan. Apabila dilakukan secara bersama-sama, kebiasaan tersebut dapat menjadi bagian dari budaya hidup bersih di tengah masyarakat.

Penguatan peran camat dan lurah sebagaimana disampaikan DPK Alun juga menjadi salah satu hal yang dapat dibahas lebih lanjut dalam koordinasi pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang terarah, kebutuhan setiap wilayah dapat dipetakan sehingga penanganan persoalan kebersihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi pemerhati lingkungan, lembaga masyarakat, dan warga perlu terus dibangun.

Pertemuan Wakil Bupati Romli bersama jajaran DPK Alun tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Sejumlah isu yang disampaikan, mulai dari tata kelola persampahan, perubahan iklim hingga ruang terbuka hijau, menjadi pokok pembahasan yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Utara.

Melalui penyampaian masukan tersebut, DPK Alun berharap perhatian terhadap persoalan lingkungan dapat terus diperkuat. Terutama dalam membangun koordinasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Lampung Utara membutuhkan komitmen bersama yang dilakukan secara berkesinambungan. Sinergi pemerintah daerah dengan organisasi pemerhati lingkungan serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan.

SUMATERANEWSTV.COM

``` 

0Komentar