TSC7GSdiGpY5Tpz5TpY7GSrpGA==
Light Dark
Pemprov Lampung dan DPRD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Pemprov Lampung dan DPRD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Daftar Isi
×

Bandar Lampung, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penyusunan arah kebijakan fiskal tahun 2026–2027 sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, arah kebijakan fiskal disusun secara realistis dan adaptif agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi di tengah dinamika nasional maupun global.

Penyusunan kebijakan fiskal tahun 2026–2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Langkah tersebut bertujuan menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sehingga anggaran dapat difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai bahwa efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya serapan belanja, tetapi juga dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah didorong untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran, terukur, serta mampu memberikan hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dalam arah kebijakan fiskal tersebut, sejumlah sektor strategis tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama karena memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga memperoleh perhatian besar. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. Langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan berbagai program promotif dan preventif. Dengan layanan kesehatan yang semakin baik, diharapkan kualitas hidup masyarakat Lampung dapat terus meningkat.

Aspek perlindungan sosial turut menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok rentan agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian penting dalam prioritas anggaran. Pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti nyata komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui mekanisme pertanggungjawaban tersebut, penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa anggaran daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Anggaran adalah janji pemerintah kepada masyarakat, dan janji itu harus diwujudkan melalui pelayanan serta pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat," tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya nilai anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari kualitas hasil pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap setiap program yang didanai APBD.

Dengan pengelolaan anggaran yang semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pembangunan di berbagai sektor akan berjalan lebih optimal. Setiap rupiah APBD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lampung.

Melalui sinergi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Semangat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD diharapkan menjadi modal utama dalam mewujudkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, di mana setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

(*)

Pewarta: Pariyo Saputra 

Redaksi Sumateranewstv 

```

0Komentar