Ogan Komering Ilir, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan nasional melalui percepatan berbagai program strategis di sektor pertanian. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan pengawalan langsung terhadap program perluasan Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rangka memastikan program berjalan sesuai target, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, melakukan verifikasi lapangan di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (2/7/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas Kantor Staf Presiden dalam mengawal pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Dalam peninjauan tersebut, Dudung Abdurachman bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah melihat secara langsung perkembangan perluasan lahan sawah yang sedang dikerjakan. Verifikasi dilakukan mulai dari proses pembukaan lahan, pembangunan jaringan irigasi, kesiapan sarana produksi pertanian, hingga kondisi lahan yang nantinya akan ditanami sebagai bagian dari program peningkatan produksi pangan nasional.
Menurut Dudung, percepatan pembangunan lahan baku sawah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks. Bertambahnya jumlah penduduk, perubahan iklim, serta dinamika ekonomi global menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan nasional.
"Program perluasan lahan baku sawah merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, seluruh proses harus dipastikan berjalan dengan baik mulai dari pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga lahan siap ditanami dan menghasilkan panen yang optimal," ujar Dudung saat melakukan peninjauan.
Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah yang telah berhasil dicetak harus dijaga keberadaannya agar tidak mengalami alih fungsi menjadi kawasan nonpertanian. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya sebagai kawasan produksi pangan.
Pemerintah, lanjut Dudung, berkomitmen memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para petani agar mampu mengelola lahan secara produktif. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan tenaga penyuluh pertanian, bantuan benih unggul, distribusi pupuk, hingga pengawasan berkelanjutan terhadap proses budidaya tanaman.
Dengan adanya pendampingan tersebut, pemerintah berharap produktivitas lahan baru dapat meningkat secara maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi beras nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Kantor Staf Presiden juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga berbagai instansi terkait dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat keberhasilan program tersebut.
Selain membangun lahan sawah baru, pemerintah juga terus memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, saluran air, serta fasilitas penunjang lainnya yang akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan tersebut.
Program perluasan lahan baku sawah di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan pemerintah dalam memperluas kawasan produksi pangan nasional. Sumatera Selatan sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung produksi beras nasional.
Melalui pengembangan kawasan pertanian secara terencana, pemerintah berharap daerah-daerah potensial mampu menjadi lumbung pangan baru yang dapat menopang kebutuhan beras nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Selain memberikan dampak terhadap ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Kantor Staf Presiden menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan segera dikoordinasikan dengan kementerian maupun pemerintah daerah agar dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Dengan pengawalan yang dilakukan secara intensif, pemerintah optimistis target swasembada pangan nasional dapat tercapai. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian serta mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
(*)
Pewarta: Pariyo Saputra
Redaksi Sumateranewstv
0Komentar