Bandar Lampung, (Gnotif.com) – Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengikuti kegiatan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan secara hibrida sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter, integritas, dan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (22/6/2026) dan diikuti oleh seluruh jajaran Polda Lampung, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek melalui sambungan daring.
Dialog Kebangsaan kali ini mengangkat tema "Era Digital dan Kompleksitas Kamtibmas", sebuah tema yang dinilai sangat relevan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Di tengah transformasi digital yang membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, aparat kepolisian juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pola ancaman keamanan yang kini tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berkembang secara masif di ruang siber.
Dalam kegiatan tersebut hadir motivator nasional sekaligus pakar pembangunan karakter, Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, sebagai narasumber utama. Melalui materi bertajuk Penguatan Integritas Anggota Polri di Era Digital, ia mengajak seluruh anggota Polri untuk kembali menanamkan nilai-nilai dasar institusi sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian.
Menurut Ary Ginanjar, perkembangan teknologi tidak boleh hanya dipahami sebagai kemajuan perangkat atau sistem kerja semata. Perubahan yang paling penting justru berada pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, integritas, moralitas, dan karakter personel harus menjadi prioritas utama agar setiap kemajuan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun hafalan saat pendidikan kepolisian. Kedua pedoman tersebut harus hidup dalam tindakan sehari-hari setiap anggota Polri sehingga mampu membentuk karakter yang kuat, konsisten, serta menjadi identitas moral dalam setiap pelaksanaan tugas.
Dialog Kebangsaan menguraikan empat latar belakang utama yang menjadi fokus pembahasan. Poin pertama berkaitan dengan disrupsi digital dan meningkatnya kompleksitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kemajuan teknologi informasi telah membawa masyarakat memasuki era Society 5.0, di mana hampir seluruh aktivitas manusia terhubung dengan teknologi digital.
Perubahan tersebut memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi, percepatan pelayanan publik, hingga meningkatnya efisiensi di berbagai sektor kehidupan. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber atau cybercrime, seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan sistem, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga berbagai tindak pidana digital lainnya yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara.
Kondisi tersebut membuat tugas kepolisian menjadi semakin kompleks. Jika sebelumnya aparat lebih banyak menangani kejahatan konvensional di lapangan, kini Polri juga harus memiliki kemampuan analisis digital, penguasaan teknologi informasi, serta kemampuan melakukan penegakan hukum di ruang siber.
Poin kedua yang menjadi perhatian adalah paradoks teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia Polri Presisi. Sejalan dengan kebijakan Kapolri mengenai Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelayanan kepolisian menjadi lebih cepat, transparan, akurat, serta mudah diakses masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan media digital apabila tidak diimbangi dengan etika yang kuat.
Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa satu tindakan tidak etis yang dilakukan oleh oknum anggota di media sosial dapat dengan cepat menyebar luas dan berdampak terhadap citra institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan internal, pembinaan mental, serta penguatan etika digital menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
Poin ketiga membahas mengenai tantangan budaya organisasi di tengah modernisasi institusi. Meski berbagai fasilitas, sistem digital, serta sarana pendukung tugas terus mengalami peningkatan, pembangunan karakter personel tetap menjadi aspek yang paling mendasar.
Fenomena pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan media sosial oleh sebagian kecil oknum anggota menjadi bukti bahwa kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimbangi dengan integritas. Teknologi hanyalah alat, sedangkan moralitas dan karakter merupakan pengendali utama dalam penggunaannya.
Karena itu, pembentukan karakter personel menjadi investasi jangka panjang yang harus terus dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, pengawasan, serta keteladanan dari para pimpinan di seluruh tingkatan organisasi.
Poin keempat menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai solusi jangka panjang dalam membangun Polri yang profesional. Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja dipandang sebagai kompas moral yang harus selalu menjadi dasar dalam setiap tindakan anggota Polri.
Di era digital, nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga harus tercermin dalam aktivitas personel di media sosial, komunikasi digital, maupun berbagai bentuk interaksi di ruang siber. Dengan demikian, anggota Polri mampu menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam setiap situasi.
Mewakili Kapolda Lampung, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menyampaikan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan menjadi momentum penting bagi seluruh personel untuk melakukan refleksi terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.
"Tantangan Polri ke depan, khususnya di wilayah hukum Polda Lampung, tidak lagi hanya berada di ruang fisik melainkan sudah merambah ke ruang digital. Oleh karena itu, integritas personel adalah harga mati. Kita tidak ingin kecanggihan teknologi yang kita miliki justru disalahgunakan atau menurunkan citra Polri akibat pelanggaran etika digital oleh oknum di media sosial," ujar Yuni.
Ia menambahkan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat respons terhadap berbagai persoalan keamanan, memperkuat transparansi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
Menurutnya, transformasi digital yang sedang dijalankan Polri harus berjalan beriringan dengan transformasi budaya kerja. Personel tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga harus mampu menjaga etika, disiplin, serta integritas dalam setiap aktivitasnya.
Melalui Dialog Kebangsaan tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun karakter personel melalui penguatan implementasi Tri Brata dan Catur Prasetya. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Rangkaian kegiatan menjelang Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh insan Bhayangkara dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar kepolisian diharapkan tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai perubahan zaman yang terus berkembang.
Dengan menjadikan Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, setiap anggota Polri diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, humanis, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai moral yang menjadi jati diri institusi. Melalui komitmen tersebut, Polda Lampung optimistis dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, serta kondusif di Provinsi Lampung, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
(*)
Pewarta: Pariyo Saputra
Redaksi Sumateranewstv
```
0Komentar