KOTABUMI, (SUMATERANEWSTV.COM) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., saat mengikuti kegiatan asistensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan fiskal daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lampung Utara pada Senin (15/6/2026). Forum tersebut menjadi sarana penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah sekaligus menerima berbagai masukan strategis dari pemerintah pusat dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamartoni Ahadis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan pendampingan serta asistensi kepada pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang diproyeksikan memiliki kemampuan fiskal yang belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Menurut Bupati, asistensi yang diberikan pemerintah pusat memiliki arti penting karena dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Asistensi ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Hamartoni Ahadis saat mengikuti forum virtual bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri.
Forum Strategis Penguatan Fiskal Daerah
Kegiatan asistensi tersebut dibuka oleh Simon Saimima selaku Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam forum tersebut, sejumlah daerah yang masuk dalam kategori kemampuan fiskal rendah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi aktual daerah masing-masing serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah pusat berupaya memberikan pendampingan dan arahan agar daerah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.
Forum ini juga menjadi wadah komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan fiskal yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam konteks pembangunan nasional, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan.
Kondisi Fiskal Lampung Utara Masih Kategori Rendah
Pada kesempatan tersebut, Bupati Hamartoni Ahadis memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan klasifikasi fiskal nasional masih berada dalam kategori rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah agar berbagai program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Menurut Bupati, keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui inovasi, efisiensi, dan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kemampuan keuangan yang tersedia tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Di tengah kondisi tersebut, berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Menjaga Keseimbangan Anggaran di Tengah Kebutuhan yang Meningkat
Bupati Hamartoni Ahadis menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai. Di sisi lain, kemampuan pendapatan daerah masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih cermat dan terukur.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara selama ini berupaya melakukan berbagai langkah strategis agar keseimbangan anggaran tetap terjaga. Perencanaan pembangunan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga terus diperkuat guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menjaga keberlangsungan pembangunan meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal.
Harapan terhadap Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam forum tersebut, Bupati Hamartoni Ahadis juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebutuhan pembiayaan yang cukup besar dan memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar ruang fiskal daerah dapat lebih leluasa digunakan untuk pembangunan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, kebutuhan anggaran untuk PPPK menjadi salah satu komponen belanja yang cukup besar dalam struktur APBD.
Jika terdapat kebijakan yang dapat membantu meringankan beban daerah dalam pembiayaan PPPK, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati menilai bahwa dukungan pemerintah pusat sangat penting agar daerah dengan kemampuan fiskal rendah tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara optimal.
Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah
Kemandirian fiskal merupakan salah satu tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri, maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui berbagai kebijakan dan program pembinaan.
Tujuannya adalah agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Bagi Kabupaten Lampung Utara, peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu agenda penting dalam rangka memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan kemampuan fiskal yang lebih baik, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Menjadi Fokus Utama
Dalam asistensi tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting karena mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus menggali berbagai potensi pendapatan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.
Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pendekatan yang profesional, transparan, serta berbasis teknologi agar mampu menghasilkan penerimaan yang lebih maksimal.
Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Salah satu langkah yang disarankan Kemendagri adalah meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Kedua sektor tersebut selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah di banyak wilayah Indonesia.
Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pendataan yang lebih akurat terhadap objek pajak dan retribusi sehingga seluruh potensi yang ada dapat tergali secara maksimal.
Selain itu, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan.
Optimalisasi Klaim Layanan Kesehatan
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pentingnya optimalisasi klaim layanan kesehatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah.
Klaim layanan kesehatan yang dikelola secara baik akan membantu pemerintah daerah memperoleh hak-hak pembiayaan yang menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional.
Melalui administrasi yang tertata dan sistem yang terintegrasi, proses klaim dapat berjalan lebih cepat dan efisien sehingga mendukung stabilitas keuangan daerah.
Optimalisasi sektor kesehatan juga akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih merata kepada masyarakat.
Digitalisasi Melalui QRIS untuk Meningkatkan Efektivitas Pendapatan
Masukan lain yang diberikan Kemendagri adalah memperluas penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Melalui QRIS, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak maupun retribusi secara lebih cepat, aman, dan praktis.
Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat, sistem pembayaran digital juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.
Penggunaan QRIS sejalan dengan upaya transformasi digital yang saat ini terus didorong oleh pemerintah di berbagai sektor pelayanan publik.
Komitmen Pemerintah Daerah Menuju Fiskal yang Lebih Kuat
Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa seluruh masukan yang diberikan Kemendagri akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun kebijakan keuangan daerah ke depan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang tepat agar setiap program memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, tantangan fiskal yang ada diyakini dapat dihadapi secara bertahap.
Melalui semangat kolaborasi dan komitmen untuk terus berbenah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik di masa mendatang. (*)
Editor: Pariyo Saputra
(Redaksi Sumateranewstv)
0Komentar