Lampung, (Sumateranewstv.com) – Praktik pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan angkutan batu bara di wilayah Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang disebut telah berlangsung cukup lama itu kini ramai diperbincangkan setelah sejumlah awak media dan masyarakat mengungkap dugaan adanya aliran dana setoran kepada kelompok tertentu yang disebut sebagai “gembong pungli”. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Pada Senin malam, 25 Mei 2026, sejumlah informasi yang dihimpun dari masyarakat dan sopir angkutan batu bara menyebutkan bahwa praktik pungli masih berlangsung di beberapa titik jalan lintas yang menjadi jalur utama kendaraan pengangkut batu bara. Para sopir mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal bervariasi oleh oknum yang diduga telah terorganisir.
Fenomena pungli ini disebut bukan lagi dilakukan secara individu, melainkan sudah menyerupai jaringan yang terstruktur. Beberapa pihak bahkan menyebut kelompok tersebut telah berkembang menjadi semacam geng preman yang memiliki pengaruh kuat di lapangan. Mereka diduga melakukan penguasaan titik-titik tertentu untuk menarik uang dari kendaraan angkutan yang melintas.
Praktik semacam ini tentu menjadi persoalan serius karena tidak hanya merugikan para sopir dan perusahaan angkutan batu bara, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Banyak pihak menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memperburuk citra penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Sopir Batu Bara Mengaku Resah
Beberapa sopir angkutan batu bara yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah lama menghadapi situasi tersebut. Mereka mengatakan kendaraan yang melintas sering dihentikan di titik tertentu untuk dimintai uang keamanan maupun pungutan lainnya.
“Kalau tidak kasih uang, biasanya perjalanan dipersulit. Ada yang mengintimidasi, ada juga yang menghambat kendaraan lewat,” ujar salah seorang sopir saat dimintai keterangan.
Menurut pengakuan para sopir, pungutan dilakukan hampir setiap malam di jalur-jalur tertentu. Nilainya memang tidak terlalu besar untuk satu kendaraan, namun jika dikalkulasikan dari banyaknya truk yang melintas setiap hari, jumlah uang yang terkumpul diduga sangat fantastis.
Para sopir berharap aparat penegak hukum segera turun tangan secara serius untuk membersihkan praktik pungli tersebut. Mereka mengaku lelah harus mengeluarkan biaya tambahan di luar operasional resmi selama bekerja.
“Kami cuma cari makan. Kalau setiap jalan harus setor, tentu sangat memberatkan,” ungkap sopir lainnya.
Awak Media Soroti Dugaan Jaringan Terorganisir
Sejumlah awak media lokal yang melakukan pemantauan di lapangan menilai praktik pungli terhadap angkutan batu bara sudah berlangsung secara sistematis. Dugaan adanya pihak-pihak yang mengatur aliran dana hasil pungutan tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai rekening tertentu yang diduga menjadi tempat penampungan uang setoran.
Informasi tersebut kini menjadi perhatian publik karena jika benar terjadi, maka praktik pungli tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai tindakan biasa. Dugaan adanya koordinasi dan pengumpulan dana secara terstruktur menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki skala yang lebih besar dan perlu ditangani secara serius.
Awak media juga menyoroti minimnya tindakan nyata di lapangan meskipun praktik pungli disebut sudah lama dikeluhkan masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa aktivitas tersebut masih terus berlangsung tanpa adanya penindakan tegas.
“Ini bukan lagi rahasia umum. Hampir semua sopir tahu titik-titik pungli itu. Kalau masih terus terjadi, masyarakat tentu bertanya-tanya ada apa sebenarnya,” ujar salah satu jurnalis lokal.
Kinerja Aparat Penegak Hukum Dipertanyakan
Maraknya pungli di jalur angkutan batu bara membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum (APH). Tidak sedikit yang menduga adanya pembiaran terhadap praktik tersebut karena aktivitas pungli masih berjalan secara terbuka.
Isu mengenai dugaan adanya aliran setoran kepada oknum tertentu juga semakin memperkeruh situasi. Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, opini masyarakat mulai berkembang dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi penegakan hukum.
Pengamat sosial di Lampung menilai aparat harus segera mengambil langkah transparan agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan terbuka dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan berpikir ada pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak tertentu. Ini berbahaya bagi citra hukum,” ujar seorang pengamat sosial di Bandar Lampung.
Menurutnya, aparat harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik pungli tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang menikmati hasil pungutan liar.
Aktivitas Batu Bara Memang Rawan Pungli
Jalur distribusi batu bara selama ini memang dikenal rawan terhadap berbagai bentuk pungutan ilegal. Banyaknya kendaraan besar yang melintas pada malam hari sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan praktik pemalakan.
Di beberapa daerah, praktik semacam ini bahkan sudah dianggap hal biasa oleh para sopir. Mereka memilih membayar agar perjalanan tetap aman dan tidak terganggu. Namun kondisi tersebut justru membuat praktik pungli semakin sulit diberantas karena terus berlangsung secara berulang.
Selain merugikan sopir dan perusahaan angkutan, pungli juga berdampak pada iklim investasi dan dunia usaha. Biaya distribusi yang meningkat akibat pungutan ilegal tentu akan memengaruhi harga operasional dan distribusi barang.
Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat memberikan kepastian hukum sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Masyarakat Minta Penertiban Serius
Masyarakat Way Kanan dan Lampung Utara berharap aparat tidak hanya melakukan razia sesaat, tetapi benar-benar melakukan penertiban secara berkelanjutan. Mereka menilai praktik pungli yang sudah berlangsung lama harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.
Warga juga meminta aparat tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang diduga menerima aliran dana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada oknum yang bermain, harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” kata salah seorang warga.
Harapan besar kini tertuju pada aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas pungli dan premanisme di jalur angkutan batu bara. Penanganan yang serius dinilai penting agar situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung tetap terjaga.
Premanisme Berkedok Pengamanan
Fenomena pungli di jalur batu bara sering kali dibungkus dengan alasan pengamanan jalan atau jasa pengawalan kendaraan. Namun pada praktiknya, aktivitas tersebut justru mengarah pada tindakan premanisme yang meresahkan.
Beberapa kelompok diduga memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memaksa sopir memberikan uang. Tidak sedikit sopir yang merasa tertekan karena takut mengalami intimidasi apabila menolak membayar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa premanisme masih menjadi persoalan nyata di sejumlah daerah. Jika tidak ditindak secara tegas, praktik tersebut berpotensi berkembang lebih besar dan semakin sulit dikendalikan.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan jalur distribusi yang aman, bebas pungli, dan bebas intimidasi.
Perlu Pengawasan dan Transparansi
Pengawasan terhadap aktivitas angkutan batu bara dinilai perlu diperketat. Selain untuk mencegah pungli, pengawasan juga penting guna memastikan kendaraan beroperasi sesuai aturan yang berlaku.
Beberapa kalangan mengusulkan agar dilakukan patroli rutin di titik-titik rawan pungli serta pemasangan kamera pengawas di jalur distribusi utama. Dengan adanya pengawasan yang lebih modern dan transparan, praktik pungli diharapkan dapat ditekan.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya saluran pengaduan yang benar-benar responsif sehingga sopir maupun warga dapat melaporkan praktik pungli tanpa rasa takut.
Transparansi dalam penanganan kasus juga menjadi hal penting. Masyarakat ingin melihat adanya tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji penertiban semata.
Harapan Publik untuk Penegakan Hukum
Kasus dugaan pungli batu bara di Way Kanan dan Lampung Utara menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Publik menunggu langkah konkret untuk menghentikan praktik yang dianggap merugikan banyak pihak tersebut.
Penindakan terhadap pelaku pungli harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan polemik baru. Aparat juga diharapkan mampu mengungkap siapa saja pihak yang diduga berada di balik jaringan pungli tersebut.
Jika praktik ini berhasil dibongkar dan ditertibkan, maka hal tersebut akan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan premanisme dan pungutan liar.
Masyarakat Lampung berharap jalur distribusi batu bara dapat kembali aman dan tertib tanpa adanya intimidasi maupun pungutan ilegal. Semua pihak kini menanti keseriusan aparat dalam menjawab keresahan yang selama ini terus berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan aliran dana pungli maupun langkah penindakan yang akan dilakukan. Namun sorotan publik terhadap persoalan ini terus menguat dan diperkirakan akan menjadi perhatian serius dalam waktu dekat. (Pariyo Saputra)
Redaksi Sumateranewstv
0Komentar