Kotabumi, Lampung Utara,(Sumateranewstv.com) – Polemik terkait rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus menjadi perhatian publik. Wacana pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar tersebut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat maupun kalangan politik.
Menanggapi situasi tersebut, mantan Ketua Tim Transisi pasangan Hamartoni Ahadis dan Romli menyampaikan pandangannya terkait dinamika yang berkembang. Ia menyayangkan adanya sikap salah satu fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli yang secara terbuka menyatakan penolakan atau meminta DPRD meninjau ulang rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, penyampaian sikap terkait kebijakan strategis daerah seharusnya dilakukan melalui mekanisme internal dan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan partai-partai koalisi sebelum disampaikan ke ruang publik.
“Seharusnya sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah daerah, langkah yang dilakukan adalah melakukan kajian internal bersama-sama dengan partai koalisi dan pemerintah daerah agar dapat memastikan bahwa penggunaan pinjaman benar-benar maksimal untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Lampung Utara,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Lampung Utara saat ini sangat mendesak. Kondisi sebagian besar jalan di wilayah tersebut disebut mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera.
Jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara, menurutnya kemampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki seluruh kerusakan infrastruktur tentu sangat terbatas.
“Kalau hanya mengandalkan PAD Lampung Utara, tentu tidak akan mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan jalan yang rusak. Sementara masyarakat sangat berharap adanya perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama,” katanya.
Pernyataan penolakan yang telah beredar melalui media massa, lanjutnya, justru memicu kegaduhan di media sosial. Ia menyebut muncul berbagai tanggapan publik, termasuk ajakan melakukan aksi unjuk rasa pada 21 Mei 2026 di depan Kantor DPRD Lampung Utara untuk menolak rencana pinjaman tersebut.
Situasi ini dinilai dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana dan mendiskreditkan pemerintahan Hamartoni-Romli.
“Pernyataan tersebut secara tidak langsung dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing situasi di tengah masyarakat dan menurunkan citra pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rencana pinjaman kepada PT SMI seharusnya dipandang sebagai upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, nilai pinjaman sebesar Rp150 miliar bahkan dinilai masih belum cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
“Pinjaman sebesar Rp150 miliar sebenarnya juga belum cukup untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan yang rusak. Apalagi kalau tidak ada pinjaman, tentu hanya beberapa titik saja yang dapat diperbaiki,” katanya.
Ia menekankan bahwa kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur jalan disebut sebagai salah satu faktor utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas manusia, distribusi barang, serta arus jasa sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dalam penjelasannya, ia memaparkan sejumlah hubungan penting antara kualitas infrastruktur jalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Memperlancar Distribusi Barang dan Jasa
Menurutnya, jalan yang baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun produk industri menuju pasar.
Dengan akses jalan yang memadai, biaya transportasi dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih stabil dan keuntungan pelaku usaha meningkat.
Hal ini dinilai sangat penting bagi Kabupaten Lampung Utara yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan.
“Kalau jalan bagus, distribusi hasil pertanian masyarakat akan lebih cepat dan biaya angkut lebih murah. Dampaknya tentu langsung dirasakan petani dan pelaku usaha,” ujarnya.
Meningkatkan Minat Investasi
Selain memperlancar distribusi, kualitas jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi di suatu daerah.
Investor pada umumnya akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur sebelum menanamkan modalnya. Akses jalan yang baik akan memudahkan aktivitas operasional usaha dan distribusi produk.
Karena itu, pembangunan jalan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Daerah yang infrastrukturnya bagus tentu lebih menarik bagi investor. Mereka akan lebih yakin membuka usaha jika akses transportasinya memadai,” katanya.
Mendorong Pertumbuhan UMKM
Perbaikan jalan juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pelaku usaha kecil akan lebih mudah menjangkau konsumen serta memperoleh bahan baku dengan biaya yang lebih efisien.
Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat dan membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor usaha.
“UMKM sangat bergantung pada akses jalan. Kalau jalan rusak, distribusi terhambat dan biaya operasional meningkat,” jelasnya.
Meningkatkan Potensi Pariwisata
Infrastruktur jalan yang baik juga diyakini dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah.
Daerah wisata yang memiliki akses jalan memadai akan lebih mudah dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun luar daerah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor wisata, tetapi juga sektor lain seperti kuliner, transportasi, penginapan, hingga ekonomi kreatif masyarakat.
“Kalau akses wisata bagus, otomatis kunjungan wisatawan meningkat dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah
Ia juga menilai pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Jalan yang baik akan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.
Dengan akses yang lebih mudah, pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Infrastruktur jalan bukan hanya soal transportasi, tetapi juga soal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat,” katanya.
Meningkatkan Nilai Tanah dan Properti
Keberadaan jalan yang baik juga dinilai berdampak pada meningkatnya nilai tanah dan perkembangan kawasan permukiman maupun usaha.
Kawasan yang memiliki akses jalan bagus umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding daerah yang sulit dijangkau.
Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting bahwa pembangunan infrastruktur mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang.
Menciptakan Efisiensi Waktu dan Biaya
Menurutnya, kondisi jalan yang baik juga dapat mengurangi biaya perawatan kendaraan, menekan tingkat kemacetan, serta mempercepat waktu tempuh perjalanan masyarakat.
Dengan waktu tempuh yang lebih singkat dan biaya transportasi yang lebih rendah, produktivitas masyarakat akan meningkat.
“Kalau jalan rusak, masyarakat rugi waktu, rugi biaya kendaraan, bahkan bisa menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari,” katanya.
Ia menegaskan bahwa secara umum kualitas jalan sangat berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan sering dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak luas terhadap perkembangan ekonomi daerah.
“Semakin baik kualitas jalan di suatu daerah, maka semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Infrastruktur jalan adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat rencana pinjaman daerah tersebut secara objektif dan proporsional.
Menurutnya, fokus utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana dana pinjaman tersebut nantinya digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai DPRD sebagai mitra pemerintah daerah seharusnya memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sudah selayaknya DPRD memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, selama tujuannya jelas untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pinjaman harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang dilakukan.
Polemik terkait rencana pinjaman daerah kepada PT SMI hingga kini masih terus menjadi perhatian publik di Lampung Utara.
Berbagai pihak memberikan pandangan berbeda terkait kebijakan tersebut. Sebagian menilai pinjaman daerah menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur, sementara sebagian lainnya meminta adanya kajian mendalam terkait kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman.
Di tengah dinamika yang berkembang, masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat membangun komunikasi yang baik sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Infrastruktur jalan sendiri selama ini menjadi salah satu persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.
Kerusakan jalan di sejumlah wilayah dinilai menghambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi harapan besar masyarakat agar roda perekonomian daerah dapat berjalan lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan infrastruktur dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan fiskal daerah serta kepentingan masyarakat secara luas.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Lampung Utara diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
(*)
Redaksi Sumateranewstv
0Komentar