Bandarlampung, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2020, Kabupaten Lampung Utara berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat opini WTP tersebut diberikan setelah BPK RI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Utara. Hasil pemeriksaan itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/05/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus berupaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Utara hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Dra. Intji Indriati, M.H., Inspektur Kabupaten Lampung Utara Martahan Samosir, S.STP., serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Iskandar Helmi, SE., MM.
Penyerahan LHP BPK tersebut berlangsung dalam suasana resmi dan penuh khidmat. Selain Kabupaten Lampung Utara, sejumlah kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung juga hadir untuk menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing.
Pada momen tersebut, para kepala daerah juga melakukan penandatanganan berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk komitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Lampung Utara bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara, serta dukungan dari DPRD dan masyarakat.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Hamartoni Ahadis.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan pengelolaan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks.
“Predikat WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga. Kami akan terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Lampung Utara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hamartoni Ahadis mengatakan bahwa opini WTP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, yang lebih utama adalah bagaimana pengelolaan keuangan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus mendorong penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.
“Kami terus melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD agar tertib administrasi, disiplin dalam pengelolaan anggaran, serta taat terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dapat terus terwujud,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan sejumlah aspek penting.
Aspek tersebut antara lain kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurut Nugroho, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu,” ujar Nugroho.
Keberhasilan Kabupaten Lampung Utara mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintahan untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memang terus melakukan berbagai pembenahan di bidang administrasi keuangan dan pengawasan internal. Berbagai sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga mulai diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.
Selain itu, penguatan fungsi pengawasan melalui Inspektorat Daerah turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk BPKP dan BPK RI, guna memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Di sisi lain, capaian tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Pengamat pemerintahan di Lampung menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun demikian, pemerintah daerah juga diingatkan agar tidak hanya fokus pada capaian administratif semata.
Menurutnya, kualitas belanja daerah dan efektivitas program pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. Sebab, tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Opini WTP memang penting sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar salah seorang akademisi di Bandarlampung.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Hal tersebut menjadi penting mengingat tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, terutama di tengah dinamika ekonomi nasional dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan pengawasan internal perlu terus dilakukan agar capaian opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memang menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Berbagai inovasi pelayanan publik mulai dikembangkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga terus mendorong transparansi informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
Capaian opini WTP keenam kali berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Keberhasilan tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung Utara yang menginginkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Dengan mempertahankan opini WTP, Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik dapat diwujudkan melalui kerja sama, komitmen, dan integritas seluruh elemen pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pun berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah tentu akan semakin besar. Namun dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis mampu terus mempertahankan capaian positif tersebut.
Prestasi opini WTP keenam kalinya ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Masyarakat pun berharap agar capaian tersebut dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya.
Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan opini WTP benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara keseluruhan. (*)
Redaksi Sumateranewstv
0Komentar