Kotabumi, Lampung Utara, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat saat Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Pedagang Pasar di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara, Senin 11 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan dialog terbuka tersebut menjadi momentum penting bagi para pedagang pasar untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi perdagangan di pasar rakyat, khususnya mengenai kebijakan harga sewa kios yang dinilai perlu dilakukan peninjauan kembali.
Kegiatan audiensi tersebut turut didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Hendri, S.H., M.H. Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam pertemuan itu menunjukkan keseriusan Pemkab Lampung Utara dalam mendengar langsung keluhan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan penghasilan mereka dari aktivitas perdagangan di pasar tradisional.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan harapan kepada pemerintah daerah agar kebijakan harga sewa kios pasar dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang saat ini.
Mereka menilai bahwa pasar rakyat merupakan salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat bawah yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu, kebijakan yang diterapkan di lingkungan pasar diharapkan mampu memberikan rasa keadilan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.
Menurut perwakilan pedagang, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil membuat sebagian pedagang menghadapi tantangan dalam mempertahankan usaha mereka. Selain harus bersaing dengan perkembangan pasar modern dan perdagangan digital, pedagang pasar tradisional juga dihadapkan pada naik turunnya daya beli masyarakat.
Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap beban biaya yang harus ditanggung para pedagang, termasuk mengenai tarif sewa kios pasar.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada pedagang kecil. Pasar rakyat adalah tempat kami mencari nafkah untuk keluarga. Kami ingin pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi para pedagang,” ungkap salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat dalam audiensi tersebut.
Pertemuan itu berlangsung secara dialogis. Para pedagang diberikan kesempatan menyampaikan berbagai pandangan, usulan, serta kondisi riil yang mereka alami di lapangan. Suasana diskusi berjalan tertib dan penuh rasa saling menghargai antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara selalu terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Bupati menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pedagang Pasar akan menjadi bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menerima seluruh masukan yang disampaikan masyarakat. Aspirasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Hamartoni Ahadis.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil yang menjadi bagian penting dalam perputaran ekonomi daerah.
Namun demikian, pemerintah juga harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku serta menjaga keberlangsungan pengelolaan pasar daerah agar tetap berjalan secara baik, tertib, dan berkelanjutan.
“Kita ingin kebijakan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun tetap memperhatikan tata kelola pasar yang baik dan berkelanjutan. Semua tentu harus dikaji secara matang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Hamartoni Ahadis mengatakan bahwa pasar rakyat memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Selain menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat, pasar tradisional juga menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki perhatian serius terhadap keberadaan pasar rakyat agar tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kata dia, terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar daerah, baik dari sisi fasilitas, kebersihan, keamanan, hingga tata kelola administrasi.
Upaya tersebut dilakukan agar pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi tempat perdagangan yang nyaman, aman, dan tertata dengan baik.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Hendri, S.H., M.H. juga memberikan penjelasan terkait pengelolaan pasar daerah serta berbagai program yang tengah dijalankan pemerintah dalam mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pasar rakyat, termasuk dalam hal pengelolaan kios dan fasilitas perdagangan lainnya.
Menurut Hendri, masukan dari para pedagang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pengelolaan aset daerah.
“Kami memahami apa yang menjadi aspirasi para pedagang. Pemerintah tentu akan melakukan kajian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat,” jelas Hendri.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pendekatan dialogis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Alih-alih mengambil keputusan secara sepihak, pemerintah memilih membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan secara langsung.
Langkah ini pun mendapat apresiasi dari para pedagang dan masyarakat yang hadir. Mereka menilai keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima aspirasi merupakan hal positif yang perlu terus dipertahankan.
Beberapa pedagang mengaku merasa diperhatikan karena pemerintah daerah bersedia mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Mereka berharap hasil dari audiensi tersebut nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.
Selain membahas persoalan harga sewa kios, dalam dialog tersebut juga muncul sejumlah pembahasan mengenai kondisi pasar rakyat, mulai dari fasilitas umum, kebersihan lingkungan pasar, penataan pedagang, hingga upaya peningkatan kenyamanan pengunjung pasar.
Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat terus melakukan pembenahan pasar agar aktivitas perdagangan semakin ramai dan daya tarik pasar tradisional meningkat di tengah persaingan dengan pusat perbelanjaan modern.
Pasar rakyat sendiri hingga kini masih menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi utama masyarakat Lampung Utara. Setiap hari, ribuan warga melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan usaha.
Keberadaan pasar rakyat juga memiliki dampak sosial yang besar karena menjadi tempat interaksi masyarakat dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu, menjaga keberlangsungan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan pengelolaan pasar yang sehat dan produktif.
Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Bupati Hamartoni Ahadis juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga suasana kondusif dan mendukung upaya pembangunan daerah, termasuk dalam sektor perdagangan dan ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.
“Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama. Kami membutuhkan masukan dari masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan rakyat,” katanya.
Audiensi tersebut diakhiri dengan suasana penuh keakraban. Pemerintah daerah dan perwakilan Aliansi Masyarakat sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi demi terciptanya solusi terbaik bagi keberlangsungan aktivitas perdagangan di pasar rakyat Lampung Utara.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menegaskan komitmennya sebagai pemerintah yang terbuka, responsif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Diharapkan, langkah dialogis seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang partisipatif dan mampu menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara baik demi mewujudkan pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Redaksi
0Komentar