Press Release Nomor: 34/ II/ HUM.6.1.1./ 2026/ Bidhumas
Sabtu, 7 Februari 2026
JAKARTA (Sumateranewstv.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kerja sama penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap tengkulak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung sebagai bagian penting dari ekosistem pangan nasional.
Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Markas Besar Polri dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat strategi ketahanan pangan, khususnya dalam sektor jagung pakan ternak.
Menurut Brigjen Langgeng, keberhasilan Indonesia dalam menekan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh di tahun 2026. Oleh karena itu, rakor ini difokuskan pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta perumusan langkah-langkah strategis agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi dalam menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam konteks ketahanan pangan, jagung pakan ternak memiliki peran yang sangat strategis. Jagung merupakan salah satu komoditas utama yang menjadi bahan baku industri pakan ternak, yang pada akhirnya sangat memengaruhi stabilitas sektor peternakan, harga daging, telur, dan berbagai produk pangan lainnya. Dengan demikian, stabilitas produksi dan distribusi jagung tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada rantai pasok pangan nasional secara keseluruhan.
Polri, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, mengambil peran aktif dalam mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, Polri memfasilitasi petani, khususnya kelompok tani (Poktan), dalam mengatasi kendala permodalan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha tani jagung.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, sehingga petani dapat memperoleh modal usaha tanpa harus bergantung pada tengkulak atau sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi.
Salah satu implementasi nyata dari program ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani jagung telah mendapatkan akses kredit modal melalui skema KUR, yang memungkinkan mereka untuk kembali menanam jagung, memperluas lahan pertanian, serta meningkatkan produktivitas.
Keberhasilan di Jawa Barat ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara Polri, perbankan, dan petani dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan adanya akses permodalan yang memadai, petani tidak lagi harus menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak demi menutup biaya produksi.
Dalam rakor tersebut, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, memaparkan komitmen perbankan nasional dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung.
“BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung. Kami berharap pembiayaan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujar Danang dalam paparannya.
Selain permodalan, aspek perlindungan harga menjadi fokus utama Polri dalam program ketahanan pangan. Polri menyadari bahwa salah satu permasalahan klasik yang dihadapi petani adalah fluktuasi harga serta dominasi tengkulak yang kerap membeli hasil panen dengan harga jauh di bawah harga pasar.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog dalam rangka penyerapan hasil panen jagung petani. Melalui kerja sama ini, Bulog akan menyerap jagung petani dengan harga yang lebih berpihak kepada petani, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung. Dalam surat tersebut, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026.
Harga pembelian jagung ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, yang diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan adanya kepastian harga ini, petani tidak lagi berada pada posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak, serta dapat merencanakan usaha tani dengan lebih baik.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mengembangkan potensi lahan tidur di berbagai daerah. Dengan dukungan permodalan, pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil panen, diharapkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dioptimalkan untuk budidaya jagung.
Selain itu, program ini juga dirancang untuk membebaskan petani dari jeratan tengkulak yang selama ini kerap menjadi permasalahan struktural di sektor pertanian. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, petani diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih adil dari hasil kerja keras mereka.
Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan pendampingan manajerial kepada petani dan kelompok tani. Pendampingan ini mencakup aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Dengan pendampingan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola pinjaman modal secara bertanggung jawab serta meningkatkan efisiensi usaha tani.
Keberhasilan program ini diukur tidak hanya dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemampuan petani untuk membayar pinjaman modal tepat waktu, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung agenda nasional di bidang pangan. Polri tidak hanya berperan dalam aspek keamanan, tetapi juga turut aktif dalam pembangunan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara Polri, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, perbankan, asosiasi industri pakan ternak, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian jagung yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani.
Melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, pemerintah dan Polri berharap Indonesia dapat terus menjaga kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing produk pertanian nasional.
Lebih jauh, keberhasilan program ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan komoditas pertanian lainnya. Pendekatan terpadu yang melibatkan permodalan, perlindungan harga, pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil panen dapat direplikasi untuk komoditas strategis lainnya seperti padi, kedelai, dan komoditas hortikultura.
Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Polri menegaskan komitmennya untuk terus berada di tengah masyarakat, menjadi jembatan solusi, serta mengawal kebijakan strategis pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri berharap seluruh jajaran Polda dan pemangku kepentingan di daerah dapat segera menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Dengan demikian, program ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani dan masyarakat luas.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Polri, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan petani jagung Indonesia dapat semakin berdaya, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat di bidang pangan. (*)
Redaksi Sumateranewstv.com
