Bandar Lampung, Sumateranewstv.com – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menegaskan komitmen kuat dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah dan pengamanan ketersediaan pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, serta berbagai stakeholder terkait yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di daerah.
High Level Meeting TPID sebagai Forum Strategis Pengendalian Inflasi
High Level Meeting TPID merupakan forum strategis yang rutin dilaksanakan untuk menyinergikan langkah-langkah pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam menjaga stabilitas inflasi. Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memetakan potensi risiko inflasi, mengidentifikasi tantangan distribusi, serta merumuskan langkah-langkah antisipatif yang terukur.
Dalam konteks menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat signifikan. Kondisi ini kerap diikuti dengan fluktuasi harga dan potensi gangguan distribusi. Oleh karena itu, pertemuan tingkat tinggi ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan langkah yang selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Polda Lampung menempatkan forum ini sebagai bagian penting dari strategi pengamanan pangan dan stabilitas harga. Melalui kehadiran aktif dalam TPID, Polda Lampung menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan aparat penegak hukum dalam aspek pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.
Arahan Gubernur Lampung
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera dilakukan, mulai dari penguatan distribusi, optimalisasi peran Bulog, hingga pengawasan terhadap potensi praktik spekulasi dan penimbunan.
Ia mengapresiasi peran aktif Polda Lampung dan seluruh unsur Forkopimda yang selama ini telah bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, termasuk dalam aspek pengamanan distribusi bahan pokok dan penegakan hukum di sektor pangan.
Komitmen Polda Lampung dalam Pengamanan Pangan
Dalam forum tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, KBP Heri Rusyaman, S.I.K., M.H. menyampaikan arahan tegas terkait komitmen Polda Lampung dalam pengamanan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Ia menegaskan bahwa Polda Lampung siap melakukan pengawasan intensif terhadap jalur distribusi bahan pokok, mencegah praktik penimbunan, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
“Polda Lampung berkomitmen untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Kami akan melakukan pengawasan bersama instansi terkait untuk mencegah adanya penimbunan, permainan harga, maupun praktik-praktik lain yang merugikan masyarakat,” tegas KBP Heri Rusyaman.
Menurutnya, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, potensi gangguan distribusi dan spekulasi harga cenderung meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang terukur untuk menjaga stabilitas pasar.
Sinergi Lintas Sektor
Polda Lampung juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini mencakup pengamanan distribusi bahan pokok, stabilitas pasokan energi, serta kesiapan moda transportasi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari perencanaan kebijakan, pengelolaan stok, distribusi, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
Polda Lampung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait, Satgas Pangan, serta aparat di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Paparan Kondisi Inflasi dan Ketersediaan Bahan Pokok
Dalam rangkaian kegiatan, juga disampaikan paparan mengenai kondisi inflasi terkini di Provinsi Lampung. Paparan tersebut mencakup tren inflasi bulanan, komoditas penyumbang inflasi, serta proyeksi kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Selain itu, dilakukan pemaparan mengenai ketersediaan bahan pokok strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, cabai, bawang, serta komoditas pangan lainnya. Bulog dan dinas terkait menyampaikan kesiapan stok serta langkah-langkah untuk menjaga kelancaran distribusi.
Forum ini juga membahas kesiapan moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri.
Jaminan Pasokan BBM dan LPG
Selain sektor pangan, High Level Meeting TPID juga membahas jaminan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG selama Ramadhan dan Idul Fitri. Pertamina menyampaikan kesiapan dalam menjaga pasokan energi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Polda Lampung menegaskan akan turut melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan dan penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan masukan, kendala di lapangan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain penguatan koordinasi Satgas Pangan, peningkatan frekuensi monitoring harga dan stok bahan pokok, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di tingkat kabupaten dan kota.
Polda Lampung menegaskan kesiapan untuk mendukung seluruh rencana tindak lanjut tersebut melalui pengawasan, pengamanan, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Peran Aparat Penegak Hukum dalam Stabilitas Ekonomi
Dalam konteks pengendalian inflasi, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Polda Lampung menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi.
Gangguan distribusi, praktik penimbunan, maupun spekulasi harga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak pada inflasi. Oleh karena itu, kehadiran aparat kepolisian dalam forum TPID menjadi bentuk komitmen nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Polda Lampung juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan atau permainan harga yang merugikan. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum.
Harapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, seluruh pihak berharap agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Provinsi Lampung dapat terjaga dengan baik. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder berkomitmen untuk bekerja secara sinergis demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Polda Lampung berharap melalui langkah-langkah yang telah disepakati dalam High Level Meeting TPID ini, potensi gangguan distribusi dan lonjakan harga dapat diminimalisir. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang dan penuh khidmat.
Komitmen Polda Lampung dalam pengamanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
(Redaksi Sumateranewstv)
