Jakarta, Sumateranewstv. Com – Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri undangan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pertemuan strategis tersebut dilaksanakan pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Rapat ini menjadi bagian penting dari langkah cepat pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan arahan langsung Presiden Republik Indonesia.
Kehadiran Sekretaris Kabinet dalam rapat ini menegaskan peran sentral Istana dalam mengawal pelaksanaan kebijakan Presiden, khususnya terkait percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana alam yang terjadi di beberapa provinsi di Pulau Sumatra.
Dihadiri Menteri dan Pimpinan Lembaga Strategis
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan pimpinan lembaga strategis yang memiliki peran langsung dalam penanganan pascabencana.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh para Sekretaris Jenderal dari kementerian terkait, pejabat eselon I, serta unsur teknis yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang bersifat kolaboratif dan terpadu dalam menangani dampak bencana, khususnya di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tindak Lanjut Arahan Langsung Presiden
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut cepat atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia yang menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas menunjukkan keseriusan Presiden dalam memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak berjalan lambat atau terfragmentasi, melainkan berada di bawah satu komando yang kuat dan terkoordinasi.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Satgas telah bekerja secara aktif sejak dibentuk. Tim di lapangan telah dikerahkan untuk melakukan pendataan, pemulihan darurat, serta koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Tim sudah bekerja aktif dengan mengoordinasikan petugas yang sudah berada di lokasi bencana, serta menyempurnakan rencana kerja cepat ke depan,” ujar Mendagri dalam paparannya.
Kinerja Cepat Pemerintah dalam Satu Bulan Pertama
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan paparan mengenai kinerja pemerintah dalam satu bulan pertama pascabencana.
Berdasarkan data dan fakta lapangan yang telah diverifikasi, pemerintah dinilai telah bekerja secara sangat cepat dan masif dalam menangani dampak bencana dan memulihkan kondisi masyarakat.
Seskab memaparkan sejumlah capaian konkret yang berhasil diraih dalam kurun waktu satu bulan pertama, yang menunjukkan efektivitas koordinasi antarinstansi dan respons cepat pemerintah pusat.
- 72 dari 78 ruas jalan nasional yang terdampak bencana telah berhasil tersambung kembali, memungkinkan mobilitas logistik dan masyarakat berjalan normal.
- 17 jembatan bailey berukuran besar telah terpasang dan berfungsi, menggantikan sementara jembatan permanen yang rusak akibat bencana.
- 1.100 unit hunian telah siap digunakan untuk masyarakat terdampak, baik dalam bentuk hunian sementara maupun hunian yang telah direhabilitasi.
- Seluruh rumah sakit yang berjumlah 87 unit telah kembali melayani pasien, didukung oleh 860 puskesmas yang juga beroperasi secara penuh.
- Sekolah, pasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat telah berjalan secara bertahap dan berkala, menandai pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.
Capaian-capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi pascabencana berada di jalur yang tepat.
Memasuki Bulan Kedua, Fokus pada Percepatan dan Strategi Akurat
Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa memasuki bulan kedua pascabencana, tepatnya pada akhir Januari 2026, pemerintah harus meningkatkan fokus pada percepatan pelaksanaan dan perencanaan strategis yang akurat.
Menurutnya, fase awal penanganan darurat telah dilalui dengan baik, sehingga tahap selanjutnya harus diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Percepatan dan perencanaan yang strategis serta akurat harus segera dieksekusi, terlebih dengan adanya Satgas ini,” tegas Seskab Teddy Indra Wijaya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Satgas menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program, serta memastikan setiap kementerian dan lembaga bekerja sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
Peran Sentral Mendagri sebagai Ketua Satgas
Setelah menerima penugasan langsung dari Presiden, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bergerak cepat melakukan pengendalian dan koordinasi terhadap pelaksanaan pemulihan pascabencana.
Mendagri secara intensif melakukan pemantauan terhadap kondisi di lapangan, baik melalui laporan berkala maupun koordinasi langsung dengan kepala daerah di wilayah terdampak.
Selain itu, Mendagri juga memastikan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dan sinergis dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah ini dinilai krusial mengingat pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Sinergi TNI dan Kementerian Teknis
Keterlibatan TNI melalui Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
TNI berperan aktif dalam pembangunan jembatan bailey, pembukaan akses jalan, distribusi logistik, serta dukungan tenaga dan peralatan di daerah terdampak.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi infrastruktur permanen, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Kolaborasi ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menangani bencana, tidak hanya pada aspek darurat tetapi juga pemulihan jangka menengah dan panjang.
Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Aktivitas pasar yang kembali berjalan, sekolah yang mulai beroperasi, serta layanan kesehatan yang pulih menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat secara perlahan kembali normal.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit dan melanjutkan aktivitas produktif.
Komitmen Pemerintah untuk Pemulihan Berkelanjutan
Pemerintah menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi seperti semula, tetapi juga membangun kembali dengan konsep yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Aspek mitigasi bencana menjadi bagian penting dari perencanaan ke depan, guna meminimalkan dampak jika bencana serupa terjadi di masa mendatang.
Presiden melalui jajaran kabinetnya berharap bahwa proses pemulihan ini dapat menjadi model penanganan pascabencana nasional yang cepat, efektif, dan terintegrasi.
Penutup: Negara Hadir untuk Rakyat
Rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama para menteri dan pimpinan lembaga menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menangani dampak bencana.
Dengan kerja cepat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari Presiden hingga jajaran teknis di lapangan, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berjalan sesuai target.
Keberhasilan tahap awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk pemulihan menyeluruh, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan yang aman, produktif, dan sejahtera.
Pemerintah bergerak cepat, rakyat kembali bangkit, dan pemulihan nasional terus berjalan.
Editor: Pariyo Saputra // Redaksi / Sumateranewstv. Com
