Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional dengan mengikuti arahan strategis dari Pemerintah Pusat. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Virtual Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, pada Rabu, 24 Desember 2025, pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lampung Utara dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait.
Virtual meeting ini menjadi bagian penting dari upaya penguatan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks dan dinamis, keselarasan arah kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen Pemkab Lampung Utara dalam Mendukung Kebijakan Nasional
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam forum nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap arahan strategis yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Lampung Utara diwakili oleh Asisten III Setdakab Lampung Utara, Dra. Dina Prawitarini, M.M., bersama Sekretaris Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Partisipasi aktif perangkat daerah ini menunjukkan bahwa Pemkab Lampung Utara tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga siap untuk mengimplementasikan arahan Mendagri ke dalam kebijakan dan program nyata di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Arahan Mendagri: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, perencanaan yang tidak sinkron dengan arah pembangunan nasional berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran serta menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Mendagri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar lebih cermat dan disiplin dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh dokumen tersebut harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kebijakan strategis nasional lainnya.
Lebih lanjut, Tito Karnavian menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan bukan hanya sebatas kesesuaian dokumen perencanaan, tetapi juga harus tercermin dalam implementasi program di lapangan. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama nasional.
Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah
Selain menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan, Mendagri juga menekankan aspek akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan mampu menyajikan laporan kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, Pemkab Lampung Utara didorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi. Penguatan sistem pengawasan internal juga menjadi perhatian penting agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
Mendagri menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan.
Penguatan Sinergi Lintas Perangkat Daerah
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada kemampuan setiap perangkat daerah untuk bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi, bukan secara sektoral dan parsial.
Sinergi lintas perangkat daerah dinilai sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi yang kuat antarinstansi.
Pemkab Lampung Utara, melalui kehadiran berbagai kepala perangkat daerah dalam virtual meeting ini, menunjukkan komitmen untuk memperkuat koordinasi internal. Dengan adanya kesamaan pemahaman terhadap arahan pusat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat bergerak seirama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional.
Dampak Positif bagi Pembangunan Lampung Utara
Keikutsertaan Pemkab Lampung Utara dalam kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan yang baik antara pusat dan daerah diyakini akan mempercepat realisasi program pembangunan serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan kebijakan yang selaras, Pemkab Lampung Utara dapat lebih optimal dalam memanfaatkan dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, pendampingan teknis, maupun kebijakan afirmatif lainnya. Hal ini tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik yang tinggi merupakan modal sosial penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Langkah Tindak Lanjut Pemkab Lampung Utara
Menindaklanjuti arahan Mendagri, Pemkab Lampung Utara berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan serta program yang sedang dan akan dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar benar-benar selaras dengan kebijakan nasional.
Selain itu, Pemkab Lampung Utara juga akan terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah melalui forum-forum internal serta meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Pemkab Lampung Utara berharap dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Harapan ke Depan
Melalui kegiatan Virtual Zoom Meeting yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan semakin solid dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah diyakini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemkab Lampung Utara optimistis bahwa dengan komitmen, koordinasi, dan kerja sama yang baik, berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara bersama-sama. Pemerintah daerah bertekad untuk terus berinovasi dan berbenah demi mewujudkan Lampung Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
