Press Release Nomor: 836/ XII / HUM.6.1.1 /2025 /Bidhumas
Minggu, 7 Desember 2025.
LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) – Polda Lampung kembali mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras dan memastikan masyarakat tetap mudah mengakses kebutuhan pokok, khususnya di tengah dinamika ekonomi menjelang akhir tahun. Berdasarkan laporan terbaru yang dihimpun oleh Polda Lampung, total penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) telah mencapai 4.112 ton 760 kilogram. Jumlah ini bahkan melampaui target awal yang ditentukan, yakni berada pada angka 105 persen dari keseluruhan sasaran distribusi.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa program GPM berjalan secara efektif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, Polda Lampung bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan Bulog, untuk memastikan bahwa beras stabilisasi harga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kategori ekonomi rentan. Dengan akses beras yang stabil dan harga terjangkau, diharapkan tekanan inflasi daerah dapat ditekan dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga.
Pada Sabtu, 6 Desember 2025, program GPM kembali diintensifkan melalui pendistribusian beras di sejumlah polres wilayah Lampung. Pada hari tersebut, sebanyak 22 ton 300 kilogram beras SPHP kembali digelontorkan ke masyarakat di berbagai titik. Penyaluran terbesar tercatat berada di wilayah Polres Lampung Tengah dengan jumlah distribusi mencapai 9 ton 500 kilogram. Polres Lampung Selatan menyusul dengan 4 ton 300 kilogram, diikuti oleh Polresta Bandar Lampung yang menyalurkan 3 ton. Polres Mesuji dan Polres Tanggamus juga turut berperan dalam menyalurkan bantuan masing-masing sebanyak 2 ton dan 1 ton 500 kilogram.
Pendistribusian yang dilakukan secara terstruktur ini mengikuti peta kebutuhan yang telah disusun oleh masing-masing polres. Mereka memastikan bahwa wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi mendapatkan pasokan yang cukup. Selain itu, kegiatan ini selalu melibatkan monitoring langsung dari aparat kepolisian untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan beras SPHP benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Pendistribusian Berlanjut pada Minggu, 7 Desember 2025
Program GPM tak berhenti sampai di situ. Polda Lampung telah merencanakan penyaluran lanjutan pada Minggu, 7 Desember 2025, dengan target distribusi tambahan sebesar 11 ton 50 kilogram beras SPHP. Dalam rencana pendistribusian tersebut, Polres Lampung Tengah kembali menjadi titik penyaluran terbesar dengan rencana distribusi mencapai 6 ton 500 kilogram. Disusul Polres Lampung Selatan yang akan menyalurkan 3 ton 765 kilogram, dan Polres Metro yang dijadwalkan menyalurkan sebanyak 4 ton 550 kilogram kepada masyarakat di wilayahnya.
Konsistensi penyaluran beras SPHP dari hari ke hari dan dari polres ke polres menjadi gambaran kuat bahwa GPM bukan sekadar program seremonial, melainkan gerakan nyata yang terus dipantau dan dikembangkan. Polda Lampung memastikan bahwa setiap kegiatan distribusi dilakukan dengan proses pendataan, pengecekan, dan verifikasi agar beras yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya operasi yang berlangsung terus-menerus ini, masyarakat diharapkan memperoleh keringanan sekaligus ketenangan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok khususnya beras.
Polda Lampung Pastikan GPM Menjadi Gerakan Konkret Menjaga Stabilitas Pangan
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis yang dijalankan kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Menurut Yuni, kenaikan kebutuhan masyarakat terhadap beras pada akhir tahun biasanya berdampak pada naik-turunnya harga di pasaran. Oleh karena itu, Polda Lampung terus berupaya mengendalikan situasi dengan meningkatkan intensitas distribusi beras SPHP agar harga tetap stabil dan dapat dijangkau masyarakat luas.
Yuni menambahkan bahwa peran kepolisian dalam program ini bukan hanya sebagai penyelenggara distribusi, tetapi juga sebagai pengawas distribusi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga secara tidak wajar atau melakukan penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
Polda Lampung juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan distribusi di tiap wilayah. Data dari lapangan menjadi dasar utama dalam menentukan jumlah beras yang akan disalurkan melalui GPM. Dengan pengawasan yang ketat serta penyaluran yang terstruktur, Polda Lampung berupaya memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan yang dapat mengganggu proses stabilisasi harga pangan.
Kolaborasi Kuat antara Polda Lampung, Pemda, dan Bulog
Dalam penjelasannya, Yuni menegaskan bahwa kesuksesan program GPM hingga menembus angka distribusi 4.112 ton 760 kilogram tidak lepas dari kerja sama lintas sektor. Kolaborasi yang kuat antara Polda Lampung, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi kunci keberhasilan pendistribusian beras SPHP hingga mencapai lebih dari 100 persen target yang telah ditetapkan.
Keterlibatan Bulog sebagai pemasok utama beras SPHP memastikan bahwa kualitas beras tetap terjaga dan sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah membantu dalam pemetaan wilayah prioritas serta pendataan masyarakat yang membutuhkan. Kepolisian, melalui struktur komando di tingkat polres, menjadi pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan distribusi dan monitoring di lapangan.
Sinergi tiga lembaga ini menciptakan ekosistem kolaboratif yang mempercepat distribusi pangan stabilisasi harga. Program GPM tidak hanya hadir sebagai kegiatan formal, tetapi telah menjadi gerakan aktif yang menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kestabilan pasar dan ketersediaan pangan pokok.
Pendistribusian Terbesar Sepanjang GPM
Berdasarkan rekap data Polda Lampung, pendistribusian terbesar sepanjang penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah berada di wilayah Polres Lampung Selatan dengan total 676 ton. Jumlah ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut serta kesiapan jajaran kepolisian di Lampung Selatan dalam menyalurkan bantuan dengan cakupan luas. Wilayah ini diketahui memiliki populasi yang besar dan tingkat permintaan pangan yang tinggi, sehingga penyaluran beras SPHP dalam jumlah besar sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.
Di urutan kedua, Polres Lampung Timur mencatat distribusi sebesar 618 ton 685 kilogram. Sedangkan Polres Lampung Tengah menyalurkan 378 ton sepanjang program berlangsung. Jumlah tersebut menjadi bukti bahwa wilayah Lampung Tengah memiliki tingkat partisipasi dan kebutuhan yang cukup tinggi, sekaligus menunjukkan efektivitas koordinasi di lingkup polres dan pemerintahan desa.
Polresta Bandar Lampung menempati posisi berikutnya dengan total penyaluran sebesar 278 ton 570 kilogram. Sementara itu, Polres Tanggamus tercatat menyalurkan 260 ton 600 kilogram kepada masyarakat di wilayahnya. Distribusi yang besar di lima wilayah tersebut menunjukkan tingkat penyerapan masyarakat yang tinggi terhadap program GPM dan menjadi cerminan dari kebutuhan pangan pokok yang harus terus dipenuhi secara konsisten.
Dampak Positif Gerakan Pangan Murah terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Gerakan Pangan Murah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Dengan adanya beras SPHP yang disalurkan dalam jumlah masif, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini tentu membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan.
Selain itu, GPM juga membantu menekan potensi inflasi daerah. Sebagaimana diketahui, beras merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat mempengaruhi angka inflasi. Jika harga beras naik, maka efek domino dapat terjadi pada komoditas lainnya. Kehadiran program ini membantu menciptakan kestabilan pasar dan menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun.
Dari sudut pandang sosial, GPM juga meningkatkan interaksi positif antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran Polri tidak lagi hanya dipandang dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai institusi yang peduli terhadap kebutuhan dasar warga. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai mitra menjaga ketertiban sekaligus kesejahteraan.
Komitmen Polda Lampung untuk Terus Mengawal Stabilitas Pangan
Polda Lampung memastikan bahwa GPM akan terus berjalan selama masyarakat membutuhkan dukungan stabilisasi pangan. Situasi perekonomian yang dinamis, terutama menjelang akhir tahun, membuat kebutuhan akan pasokan beras stabil cukup tinggi. Tingginya permintaan pasar seringkali memicu lonjakan harga, sehingga intervensi dari institusi pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan tersebut.
Polda Lampung juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap jalannya distribusi. Evaluasi ini meliputi aspek ketepatan sasaran, kualitas beras, serta efektivitas koordinasi dengan instansi lain. Dengan data evaluasi tersebut, Polda Lampung dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam menjangkau wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi.
Aparat kepolisian di tingkat polres dan polsek juga terus diminta untuk memberikan laporan harian terkait perkembangan penyaluran. Hal ini dilakukan agar peta kebutuhan dapat diperbarui secara real time, sehingga pendistribusian selanjutnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan.
Penutup
Gerakan Pangan Murah yang digalakkan oleh Polda Lampung telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Dengan total distribusi beras SPHP yang telah menembus angka 4.112 ton 760 kilogram atau 105 persen dari target, program ini terbukti menjadi solusi konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan membantu meringankan beban masyarakat.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi kuat antara Polda Lampung, pemerintah daerah, dan Bulog. Sinergi yang terbangun memungkinkan distribusi beras berlangsung dengan lancar, terarah, dan tepat sasaran. Program ini menjadi bukti bahwa ketika institusi negara bergerak bersama, hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dengan terus berlanjutnya program GPM, diharapkan masyarakat Lampung dapat menikmati akses pangan yang stabil dan terjangkau. Polda Lampung memastikan komitmennya untuk selalu hadir dalam setiap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok yang menjadi kekuatan utama stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Editor Redaksi Sumateranewstv. Com
