Press Release Nomor: 793/ XI / HUM.6.1.1./2025/Bidhumas
Jumat, 14 November 2025.
LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) – Dalam rangka menjaga kestabilan harga beras sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung kembali menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menjadi bagian integral dari kegiatan nasional Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Melalui program ini, Polda Lampung bersama jajaran Satgas Pangan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung.
Program tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang diambil Polri untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga pangan, terutama pada komoditas beras yang memiliki peran penting dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, kehadiran program ini dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat, terlebih menjelang akhir tahun ketika permintaan kebutuhan pokok biasanya meningkat.
Pengalaman Kapolda Lampung dalam Pengendalian Harga Pangan
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang pengendalian harga pangan nasional. Pengalaman penting tersebut diperoleh saat beliau menjabat sebagai Kasatgas Pangan Polri, sebuah posisi strategis yang menuntut kemampuan pengawasan distribusi pangan serta penanggulangan permainan harga oleh oknum tertentu di lapangan.
Dengan bekal pengalaman itu, Irjen Pol Helfi Assegaf memastikan bahwa pelaksanaan GPM di Lampung berjalan dengan terstruktur, tepat sasaran, dan sesuai prinsip transparansi. Di bawah kepemimpinannya, Satgas Pangan Polda Lampung semakin memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Bulog, hingga pelaku usaha distribusi beras.
Penyaluran Beras SPHP Capai 3.256 Ton
Hingga Kamis (13/11/2025), tercatat sebanyak 3.256,4 ton beras SPHP telah berhasil disalurkan kepada masyarakat Lampung. Jumlah tersebut merupakan akumulasi kegiatan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung bersama Satgas Pangan di seluruh jajaran Polres.
Setiap Polres mendapatkan jatah distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, pada hari yang sama, Ditreskrimsus Polda Lampung menyalurkan 32,5 ton, sedangkan jajaran Polres menyalurkan total 32 ton beras SPHP yang tersebar di Polres Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang Barat.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antarinstansi dan komitmen Polri dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar. Program GPM menjadi instrument penting dalam upaya mengurangi tekanan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Pernyataan Resmi Polda Lampung
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nyata Polri terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri ingin memastikan ketersediaan pangan tetap stabil di tengah potensi gejolak harga beras.
“Polri ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau, sehingga daya beli tetap terjaga,” ujar Kombes Pol Yuyun.
Dalam kesempatan tersebut, Yuyun juga menuturkan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penyaluran beras, tetapi juga melakukan pengawasan intensif terhadap potensi penyelewengan distribusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program SPHP benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pola Distribusi Beras di Kabupaten/Kota
Menurut laporan Satgas Pangan, beberapa wilayah di Lampung menunjukkan kinerja penyaluran beras SPHP yang sangat baik. Polres Lampung Timur tercatat sebagai penyalur terbanyak dengan total distribusi mencapai 535 ton. Capaian ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dan respons cepat Satgas Pangan dalam mendistribusikan beras SPHP kepada masyarakat.
Di posisi kedua, terdapat Polres Lampung Selatan yang menyalurkan sebanyak 493 ton, disusul Polres Lampung Tengah dengan total distribusi 311 ton. Kinerja distribusi di wilayah-wilayah ini menunjukkan adanya koordinasi yang kuat serta pemahaman yang baik mengenai peta kebutuhan pangan masyarakat di tingkat lokal.
Jika digabungkan, total distribusi dari Ditreskrimsus Polda Lampung bersama seluruh jajaran Polres telah mencapai 74,3% dari target penyaluran sebanyak 4.382 ton. Pencapaian ini menandai langkah progresif Polri dalam mengawal stabilitas pasokan pangan di Lampung.
Gerakan Pangan Murah Bukan Sekadar Penyaluran Beras
Kabid Humas Polda Lampung menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah Polri bukan sekadar program penjualan beras, tetapi merupakan strategi menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, pendekatan yang digunakan Polri meliputi pengawasan harga di pasar, evaluasi kebutuhan per wilayah, hingga penyusunan strategi distribusi untuk mencegah kelangkaan.
“Gerakan Pangan Murah Polri bukan sekadar penjualan beras, tapi juga strategi menjaga kestabilan ekonomi daerah,” tegas Yuyun.
Polda Lampung juga menggandeng pemerintah daerah serta Bulog sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa harga beras di pasaran tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan drastis. Selain itu, koordinasi ini membantu mencegah permainan harga yang dilakukan oleh oknum pedagang atau distributor nakal.
Keberlanjutan Program dan Kendala di Lapangan
Dalam proses pendistribusiannya, Satgas Pangan Polda Lampung menghadapi beberapa tantangan, mulai dari kondisi geografis wilayah yang luas hingga perbedaan kebutuhan antara kabupaten/kota. Namun, berkat koordinasi yang solid dan dukungan penuh dari jajaran Polres, setiap kendala berhasil ditangani secara efektif.
Polres-polres di daerah terpencil seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, hingga Way Kanan melakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan distribusi beras tetap sesuai jadwal. Beberapa Polres bahkan melakukan penyaluran langsung ke desa-desa yang sulit dijangkau melalui program jemput bola.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas Satgas Pangan. Banyak warga yang belum memahami perbedaan antara beras SPHP dan beras komersial, sehingga sosialisasi mengenai tujuan program ini terus dilakukan agar masyarakat tidak keliru dalam memahami harga yang ditetapkan pemerintah.
Sinergi Polri, Pemerintah Daerah, dan Bulog
Polda Lampung juga memastikan adanya koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog. Hal ini penting mengingat Bulog adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola stok beras nasional dan mengatur distribusi SPHP ke berbagai wilayah.
Dengan melakukan pemantauan bersama, Polri dapat mengetahui dinamika harga di pasar secara real time. Informasi ini digunakan untuk menyusun langkah intervensi ketika harga beras mulai mengalami kenaikan yang tidak wajar.
“Dengan sinergi ini, kami berharap harga beras tetap stabil dan masyarakat merasa terbantu, terutama menjelang akhir tahun,” tambah Yuyun.
Total Penyaluran Beras SPHP di Lampung Capai 13.135 Ton
Berdasarkan data terbaru, total beras SPHP yang telah disalurkan oleh tujuh komponen distribusi di Provinsi Lampung mencapai 13.135 ton, atau sekitar 29,9 persen dari total target keseluruhan sebesar 43.826 ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang besar bagi Polri dan Bulog untuk memperluas cakupan distribusi ke wilayah-wilayah lain di Lampung.
Dengan demikian, Lampung menjadi salah satu provinsi yang memiliki progres penyaluran SPHP tercepat di pulau Sumatera. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif kepolisian dalam mendukung langkah-langkah pengendalian harga yang diterapkan pemerintah.
Program Polri dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional
Kegiatan GPM merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Polri untuk membantu menjaga ketahanan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang aktif dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Melalui Satgas Pangan, Polri rutin mengawasi distribusi bahan pokok dan melakukan penindakan terhadap praktik curang yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, Polri juga berperan dalam mengawal proses distribusi dari gudang Bulog hingga sampai ke tangan masyarakat.
Polda Lampung menjadi salah satu yang paling aktif dalam menjalankan program ini. Dengan tingginya kebutuhan beras di wilayah Lampung dan besarnya distribusi yang harus dilakukan, diperlukan langkah-langkah strategis agar pendistribusian tetap merata dan tepat waktu.
Penutup: Komitmen Polri untuk Masyarakat
Dengan capaian distribusi mencapai ribuan ton dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, Polda Lampung menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperluas cakupan penyaluran beras SPHP, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan intervensi harga. Program Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat serta menjaga kestabilan harga beras di pasar tradisional maupun ritel.
Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan bahwa Polri akan terus mengawal program ini hingga seluruh target distribusi tercapai. “Kami pastikan penyaluran dilakukan transparan dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Dengan demikian, kegiatan GPM bukan hanya menjadi program jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memastikan masyarakat Lampung dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang layak.
Sumber: Humas Polda Lampung
Editor: Pariyo Saputra / Redaksi Sumateranewstv. Com
