LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) — Kepolisian Daerah Lampung terus memperlihatkan komitmennya terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat penyaluran beras jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) mencapai lebih dari 2.761 ton, yang didistribusikan serentak di seluruh jajaran Polres se-Provinsi Lampung. Program ini berjalan sebagai kolaborasi antara Polda Lampung, pemerintah daerah, dan Bulog dengan tujuan utama menahan laju kenaikan harga beras serta mempertahankan daya beli kelompok masyarakat paling rentan.
GPM: Tindakan Nyata Menanggapi Fluktuasi Harga Pangan
Gerakan Pangan Murah tidak hadir secara kebetulan. Program ini merupakan respon langsung terhadap dinamika pasar yang mempengaruhi ketersediaan dan harga beras di berbagai wilayah. Dalam beberapa pekan terakhir, fluktuasi harga pangan menjadi perhatian utama rumah tangga, petani, dan pelaku pasar. Polda Lampung mengambil langkah proaktif dengan menyalurkan beras SPHP sebagai bentuk intervensi pasar yang bersinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah agar barang kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Pelaksanaan GPM digelar di titik-titik strategis yang mudah diakses warga, antara lain pasar tradisional, halaman Mapolres, balai desa, dan fasilitas umum lainnya. Langkah ini dilakukan agar program menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan serta memastikan distribusi berjalan transparan dan akuntabel.
Angka Distribusi dan Intensitas Kegiatan
Berdasarkan data yang dihimpun Bidhumas Polda Lampung hingga pertengahan Oktober 2025, total distribusi beras SPHP mencapai 2.761 ton. Distribusi ini dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi oleh masing-masing Polres dengan dukungan penuh dari Bulog setempat.
Dalam rentang waktu singkat, beberapa pencapaian harian mencatat angka distribusi yang signifikan: pada Jumat, 17 Oktober 2025 hampir 47 ton berhasil disalurkan, sedangkan pada Sabtu, 18 Oktober 2025 diperkirakan bertambah sekitar 23 ton lagi. Pencapaian ini menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program yang menghadirkan komoditas pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Polres Aktif: Lampung Timur Paling Tinggi, Lainnya Mengikuti
Dari laporan pelaksanaan di lapangan, Polres Lampung Timur tercatat sebagai satuan dengan penyaluran tertinggi, diikuti oleh Polres Lampung Selatan dan Polres Lampung Tengah. Namun seluruh Polres bergerak serentak sehingga distribusi mencakup hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi Lampung.
Adapun beberapa daerah yang menjadi titik distribusi antara lain Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Utara, Pringsewu, dan Mesuji. Penyaluran dilakukan dengan pendekatan kolaboratif melibatkan perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta relawan lokal untuk memastikan barang sampai ke tangan penerima yang tepat.
Dampak Sosial dan Kamtibmas
Salah satu justifikasi utama program ini adalah efek ganda yang dihasilkan: bukan hanya menurunkan beban belanja rumah tangga, namun juga ikut menjaga stabilitas sosial dan ketertiban. Kombes Pol Yuyun menggarisbawahi hubungan antara ketersediaan bahan pokok dan situasi kamtibmas; ketika kebutuhan dasar terpenuhi, tingkat keresahan sosial cenderung turun dan tekanan ekonomi yang dapat memicu konflik sosial ikut mereda.
Program GPM diharapkan menurunkan gejolak harga yang bisa berdampak luas pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan terbatas. Dengan menjaga daya beli rumah tangga, Polda Lampung berharap terciptanya suasana sosial yang lebih kondusif sehingga aparat dapat fokus pada penanganan isu-isu keamanan lain yang membutuhkan perhatian lebih intensif.
Kolaborasi Strategis: Polda, Pemda, dan Bulog
Keberhasilan GPM tak lepas dari sinergi tiga pilar: institusi kepolisian (Polda Lampung), pemerintah daerah, dan Bulog. Bulog bertanggung jawab atas penyediaan dan mutu stok beras SPHP, sementara pemerintah daerah membantu dalam penyediaan lokasi distribusi serta memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat setempat. Polda Lampung kemudian menyediakan kapabilitas logistik tambahan, pengawasan distribusi, serta proteksi agar kegiatan berjalan aman dan teratur.
Kolaborasi ini tidak hanya bersifat operasional tetapi juga manajerial — mulai dari perencanaan kuota, penjadwalan, koordinasi antar-institusi hingga pengawasan pasca-penyaluran. Pendekatan terintegrasi ini memastikan akuntabilitas dan kecepatan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran
Untuk menjaga kepercayaan publik, setiap proses penyaluran GPM didokumentasikan dan dimonitoring secara ketat. Laporan harian dikumpulkan dari setiap Polres dan dievaluasi di tingkat Bidhumas serta satuan tugas GPM di Polda Lampung. Mekanisme verifikasi termasuk daftar penerima, bukti serah terima, dokumentasi visual, serta keterlibatan unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat sebagai saksi distribusi.
Transparansi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan ataupun kebocoran distribusi. Selain itu, pendekatan partisipatif — melibatkan masyarakat lokal dalam pendataan — membantu memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar memerlukan.
Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat Lokal
Selain dampak langsung berupa harga terjangkau, GPM juga menimbulkan efek ekonomi lokal yang positif. Pelaksanaan bazar pangan, misalnya, seringkali diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan GPM dan memfasilitasi UMKM setempat untuk menjajakan produk mereka. Ada pula layanan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan ketahanan pangan rumah tangga, dan kegiatan edukasi pola konsumsi yang lebih hemat.
Kegiatan-kegiatan ini memperkuat daya beli lokal dan memperlancar perputaran ekonomi mikro di tingkat desa dan kecamatan. Dengan berjalannya roda ekonomi hingga ke tingkat akar rumput, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat meski dalam kondisi tekanan harga.
Testimoni Warga dan Penerima Manfaat
Respons masyarakat atas program GPM sangat positif. Di beberapa lokasi penyaluran, warga rela antre sejak pagi demi mendapatkan beras SPHP yang dijual di bawah harga pasaran. Seorang ibu rumah tangga di Lampung Timur, Sri Wahyuni (42), mengungkapkan rasa syukur karena program ini membantu meringankan beban belanja sehari-hari.
“Harga beras di pasar naik terus. Dengan adanya GPM kami sangat terbantu; uang belanja bisa kita bagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak dan obat-obatan,” ujar Sri sambil membawa karung beras SPHP yang baru dibelinya.
Seorang pedagang pasar tradisional di Bandar Lampung juga menyampaikan dukungan. Menurut dia, meski ada penjualan beras murah, pasar tradisional tidak kehilangan pembeli karena warga tetap membeli kebutuhan lain dari penjual lokal. Bahkan beberapa pasar mengalami peningkatan kunjungan berkat pelaksanaan bazar pendamping GPM.
Peran Polres Jajaran dalam Implementasi
Pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan ketat oleh masing-masing Polres. Contohnya, Polres Lampung Tengah menempatkan titik penjualan beras SPHP di halaman Mapolres dan dua pasar tradisional strategis sehingga akses warga menjadi mudah. Di Lampung Selatan, titik distribusi ditempatkan di area yang rawan social-economic stress sehingga dampak langsung terhadap warga miskin dapat terasa lebih cepat.
Personel kepolisian di tingkat Polres juga dilibatkan dalam kegiatan edukasi agar selama pelaksanaan tidak muncul konflik atau antrean tidak teratur. Bhabinkamtibmas dan Babinsa berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara aparat dan masyarakat untuk menjelaskan mekanisme penyaluran dan memastikan kelancaran operasi.
Rencana Ke depan: Ekspansi Komoditas dan Kelanjutan Program
Kombes Pol Yuyun menyampaikan bahwa GPM direncanakan berlanjut sampai akhir tahun 2025 dengan penyesuaian kuota sesuai kebutuhan. Selain fokus pada beras, Polda Lampung juga mengkaji perluasan program untuk mencakup komoditas lain seperti minyak goreng, telur, bawang, dan cabai — komoditas yang turut memberi tekanan signifikan pada indeks harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah dan Bulog telah menyatakan kesiapan untuk mendukung inisiatif tersebut. Konsepnya adalah memperluas dampak GPM sehingga tidak hanya menstabilkan harga beras, tetapi juga ikut menahan volatilitas pada bahan pokok lainnya yang berkontribusi besar terhadap beban rumah tangga.
Sinergi dengan Program Ketahanan Pangan Daerah
GPM juga diintegrasikan dengan program ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota. Hal itu mencakup pembinaan ketahanan pangan rumah tangga, dukungan pada kelompok tani, serta sosialisasi teknik penyimpanan pangan yang baik agar pasokan lokal semakin kuat. Dengan memperkuat produksi dan distribusi dalam negeri, ketergantungan pada pasokan eksternal dapat diminimalkan sehingga stabilitas harga jangka panjang lebih terjaga.
Beberapa pemerintah daerah bahkan memanfaatkan momentum GPM untuk mendorong program diversifikasi pangan lokal dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal sebagai upaya jangka panjang memperkuat ketahanan pangan daerah.
Evaluasi dan Pembelajaran
Setiap akhir gelombang penyaluran, Polda Lampung melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas operasi dan mencatat pembelajaran. Evaluasi meliputi aspek logistik, kepastian sasaran, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga umpan balik masyarakat. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan agar penyaluran berikutnya lebih cepat, tepat, dan efisien.
Beberapa tantangan yang sempat diidentifikasi antara lain kebutuhan koordinasi logistik yang lebih rapi di daerah terpencil, penguatan sistem data penerima, serta penyesuaian alokasi saat terjadi lonjakan permintaan di titik tertentu. Semua tantangan ini menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan GPM.
Kesimpulan: Polri sebagai Pelayan Sosial
Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Polda Lampung sampai pertengahan Oktober 2025 dan tercatat menyalurkan lebih dari 2.761 ton beras SPHP adalah bukti nyata bahwa institusi kepolisian dapat memainkan peran lebih luas selain penegakan hukum. Inisiatif ini memperlihatkan pergeseran paradigma di mana Polri bukan hanya sebagai penegak, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat yang aktif mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.
Dengan dukungan Bulog, pemerintah daerah, sederet unsur masyarakat, dan jaringan Polres yang aktif, GPM menjadi model kerja kolaboratif yang bisa direplikasi di provinsi lain ketika diperlukan. Keberhasilan program ini—baik dari sisi jumlah distribusi maupun respon masyarakat—menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi dan berbasis sinergi antar-institusi efektif dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Ke depan, Polda Lampung berkomitmen melanjutkan dan mengembangkan program ini demi memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
