Press Release Nomor: 727/ X / HUM.6.1.1./ 2025 • Minggu, 5 Oktober 2025.
LAMPUNG (Sumateranewstv. Com) — Polda Lampung bersama jajaran Polres di wilayah provinsi terus memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Hingga awal Oktober 2025, total penyaluran GPM yang tercatat telah mencapai 2.371 ton 940 kilogram — angka signifikan yang menunjukkan intensitas intervensi yang dilaksanakan kepolisian setempat untuk meredam gejolak harga dan membantu kebutuhan dasar warga.
Distribusi Terbaru dan Fokus Wilayah
Pada pelaksanaan GPM yang berlangsung Minggu (5/10/2025), Polda Lampung melaporkan distribusi pangan mencapai 6 ton 890 kilogram. Distribusi hari itu difokuskan pada beberapa wilayah yang dinilai membutuhkan intervensi cepat. Kabupaten Mesuji menerima alokasi terbesar sebanyak 5 ton, diikuti oleh Lampung Selatan sebanyak 1 ton 890 kilogram. Menurut rencana operasi, program ini dilanjutkan pada Senin (6/10/2025) dengan target yang jauh lebih besar yaitu 59 ton 415 kilogram, dengan titik fokus ke Mesuji, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat.
Sasaran Program dan Alasan Intervensi
Gerakan Pangan Murah merupakan program intervensi distribusi yang dirancang untuk memenuhi dua tujuan utama: pertama, memastikan ketersediaan bahan pokok yang memadai di pasar-pasar tradisional; kedua, menjaga agar harga bahan pangan tidak melonjak tajam—terutama menjelang momentum akhir tahun yang kerap diikuti kenaikan permintaan. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk hadir di tengah persoalan ekonomi sehari-hari masyarakat.
“Polda Lampung berkomitmen memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini kami jalankan secara konsisten dan terukur,”
Angka dan Capaian: Mengurai 2.371 Ton
Angka total penyaluran 2.371 ton 940 kilogram mencerminkan kegiatan GPM yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu dan merata ke beberapa kabupaten/kota di Lampung. Data yang dihimpun mencatat bahwa Polres-Polres di wilayah memberikan kontribusi berbeda-beda, dengan Polres Lampung Timur tercatat sebagai salah satu satuan dengan volume penyaluran terbesar. Posisi berikutnya diisi oleh Polres Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Mesuji, dan sejumlah satuan lain.
Secara rinci, bentuk bantuan yang disalurkan mayoritas berupa komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan sebagian bahan pangan lainnya yang mudah diolah menjadi makanan pokok keluarga. Mekanisme distribusi dilakukan melalui kerja sama dengan pasar tradisional, lembaga sosial, pemerintah daerah setempat, dan jaringan Polri untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan terpadu.
Strategi Operasional: Distribusi Terukur dan Prioritas Wilayah
Polda Lampung menerapkan mekanisme operasi yang bersifat terukur dan berbasis data. Penentuan titik distribusi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain harga pasar lokal, tingkat ketersediaan stok pedagang, aksesibilitas wilayah, serta kerawanan sosial-ekonomi. Dengan pendekatan ini, bantuan disalurkan ke lokasi-lokasi yang paling membutuhkan intervensi agar dampak penurunan harga bisa terasa secara cepat.
Untuk memastikan efektivitas, Polda Lampung juga mengkoordinasikan kegiatan GPM dengan Dinas Ketahanan Pangan daerah, Dinas Perdagangan, serta stakeholder lain seperti TNI, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku pasar. Sinergi antarlembaga ini menjadi kunci agar distribusi tidak tumpang-tindih dan dapat menjangkau kelompok penerima yang rentan.
Jadwal Intensif: Target Besar Senin 6 Oktober
Menurut rencana yang disampaikan Humas, Senin (6/10/2025) menjadi hari kunci dengan target penyaluran sebesar 59 ton 415 kilogram. Distribusi besar-besaran ini diarahkan ke empat wilayah yang dianggap rawan mengalami gejolak harga: Mesuji, Lampung Selatan, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat. Target ini menunjukkan upaya peningkatan skala operasi untuk menangkal potensi lonjakan harga yang mungkin muncul sebelum dan selama masa libur atau musim panen yang tak menentu.
Peran Polres dan Penghargaan untuk Jajaran
Kombes Yuni memberi apresiasi khusus kepada jajaran Polres yang aktif menjalankan program ini. “Kinerja jajaran Polres sangat kami hargai. Data distribusi ini mencerminkan sinergi dan semangat nyata untuk membantu masyarakat menjaga ketersediaan pangan,” ujarnya. Penghargaan tidak hanya berupa pujian — beberapa Polres menerima bantuan logistik tambahan dan dukungan sarana guna memperlancar distribusi di wilayah tugasnya.
Dampak Program terhadap Harga Pasar
Langkah intervensi lewat GPM diharapkan menimbulkan efek penurunan harga di pasar tradisional setempat. Meski efeknya bersifat temporer apabila tidak disertai kebijakan jangka menengah-panjang, kehadiran komoditas murah bisa menjadi penahan sementara terhadap spekulasi harga dan lonjakan permintaan yang bersifat musiman. Dalam beberapa evaluasi sementara, pasar-pasar yang menjadi lokasi penyaluran menunjukkan stabilisasi harga pada hari-hari setelah distribusi, namun pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Stakeholder
Keberhasilan program ini tidak lepas dari keterlibatan pemerintah daerah yang memfasilitasi akses distribusi dan jejaring pasar. Dalam koordinasi lapangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan membantu verifikasi harga ritel, sementara BPBD dan Dinas Sosial membantu menyusun daftar prioritas penerima manfaat. Kerja sama dengan pelaku usaha distribusi lokal juga dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman barang ke pasar-pasar terpencil.
Tantangan Logistik dan Solusi Lapangan
Operasional GPM tidak lepas dari sejumlah tantangan. Beberapa wilayah memiliki akses jalan yang kurang memadai, terutama saat hujan, sehingga pengiriman komoditas membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mengatasi hal ini, tim logistik Polda Lampung memanfaatkan armada yang sesuai kondisi lapangan serta melakukan koordinasi lebih awal dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan truk dan pengawalan distribusi ketika memasuki wilayah rawan macet atau rusak.
Sementara itu, penyimpanan sementara (gudang transit) dibuka di beberapa titik strategis agar barang dapat disalurkan secara bertahap sesuai jadwal distribusi. Langkah ini membantu menjaga kualitas komoditas yang sensitif terhadap cuaca dan meminimalkan kerusakan selama perjalanan.
Transparansi dan Pengawasan
Kombes Yuni menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan GPM. Setiap tahap distribusi dicatat dan dilaporkan, mulai dari jumlah bahan yang diterima hingga rincian pasar dan penerima manfaat. Pengawasan internal dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, sementara publikasi data distribusi juga dilakukan untuk akuntabilitas ke masyarakat.
Respons Masyarakat: Harapan dan Kritik
Secara umum, respons publik terhadap program ini positif. Warga menyambut baik upaya kepolisian yang ikut aktif mengamankan ketersediaan bahan pokok. Namun, ada juga suara yang meminta agar program seperti ini dilaksanakan lebih berkelanjutan dan dipadukan dengan program peningkatan produksi pangan lokal agar tidak hanya menjadi operasi sementara saat harga melonjak.
Beberapa tokoh masyarakat lokal menyarankan agar GPM dikombinasikan dengan program pendidikan pertanian, dukungan modal bagi petani lokal, serta peningkatan akses pasar bagi hasil produksi daerah. Dengan demikian, intervensi tidak hanya menstabilkan harga sesaat, tetapi juga membangun ketahanan pangan jangka panjang.
Langkah Jangka Menengah: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
Meski GPM memberikan solusi jangka pendek, Polda Lampung dan mitra-stakeholder menyadari perlunya strategi jangka menengah. Beberapa opsi yang sedang dibahas antara lain dukungan input pertanian untuk petani kecil, penguatan kelembagaan koperasi pangan, akses pembiayaan mikro untuk pengusaha sektor pangan, dan program pelatihan pengolahan makanan agar nilai tambah produk lokal meningkat.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Polda Lampung juga membuka ruang bagi peran sektor swasta untuk berkontribusi dalam GPM, baik lewat penyediaan logistik, subsidi harga, atau kemitraan distribusi. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memperbesar daya jangkau bantuan sekaligus menciptakan model kerjasama publik-swasta yang sustainable.
Indikator Keberhasilan dan Evaluasi
Untuk menilai keberhasilan program, beberapa indikator dipantau secara berkala: perubahan harga ritel di pasar sasaran, jumlah rumah tangga penerima manfaat, tingkat stok pasar, serta kepuasan masyarakat terhadap kualitas dan ketepatan sasaran bantuan. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan berikutnya dapat ditingkatkan dan diarahkan pada wilayah yang paling memerlukan.
Komitmen Lanjutan Polda Lampung
Kombes Yuni menegaskan kembali komitmen Polda Lampung untuk meneruskan program hingga target nasional tercapai dan hingga kondisi pasar menunjukkan kestabilan yang lebih permanen. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Studi Kasus: Dampak Distribusi di Mesuji
Salah satu fokus distribusi adalah Kabupaten Mesuji, yang menerima sebagian besar alokasi pada beberapa tahap terakhir. Hasil pemantauan di pasar tradisional Mesuji menunjukkan adanya penurunan harga beras dan minyak goreng selama beberapa hari setelah distribusi. Pedagang setempat dan konsumen melaporkan ketersediaan stok yang membaik dan antrean pembelian yang relatif stabil dibandingkan hari-hari sebelumnya ketika harga sempat naik.
Namun demikian, beberapa pelaku pasar mengingatkan bahwa faktor-faktor lain seperti musim panen, arus distribusi nasional, dan pergerakan harga internasional tetap menentukan kondisi jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi seperti GPM perlu diintegrasikan dengan kebijakan pangan skala provinsi dan nasional.
Rekomendasi Praktis untuk Penguatan GPM
- Memperkuat mekanisme data pasar lokal untuk penentuan titik intervensi yang lebih akurat.
- Membangun jaringan gudang pangan strategis di beberapa kabupaten untuk mengurangi hambatan logistik.
- Melibatkan lebih banyak mitra swasta dalam mekanisme subsidi dan distribusi.
- Melakukan program pemberdayaan petani dan UMKM pangan agar pasokan lokal lebih stabil.
- Mengintegrasikan GPM dengan program bantuan sosial agar lebih menyasar kelompok rentan.
Simpulan
Gerakan Pangan Murah yang digerakkan oleh Polda Lampung dan jajaran menunjukkan peran aktif institusi kepolisian dalam isu ekonomi keseharian masyarakat. Dengan total penyaluran mencapai 2.371 ton 940 kilogram hingga awal Oktober 2025, serta agenda distribusi masif yang direncanakan, langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak harga bahan pokok dan membantu meringankan beban kebutuhan hidup warga.
Meski memberikan manfaat nyata dalam jangka pendek, efektivitas jangka panjang Gerakan Pangan Murah bergantung pada integrasi kebijakan, perbaikan logistik, dukungan stakeholder, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan program ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta guna mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan bagi seluruh lapisan warga Lampung.
