Press Release Nomor: 733 / X / HUM.6.1.1./ 2025/ Bidhumas
Jumat, 10 Oktober 2025
LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) – Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Lampung. Apresiasi ini bukan hanya sekadar bentuk penghargaan, namun juga pengakuan atas standar kerja, integritas, dan dedikasi tinggi seluruh jajaran SPPG Polda Lampung dalam menjamin kualitas serta keamanan bahan makanan yang disalurkan untuk masyarakat dan personel kepolisian.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI, Ibu Cut Silvana Desya Dewi, saat melakukan kunjungan kerja inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Polda Lampung pada Kamis, 9 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan pemenuhan standar operasional di lembaga negara, khususnya dalam bidang yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesehatan publik.
SPPG Polda Lampung Jadi Role Model Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Cut Silvana Desya Dewi menyampaikan kekagumannya terhadap seluruh proses dan prosedur yang diterapkan di SPPG Polda Lampung. Menurutnya, fasilitas dan tahapan pemeriksaan di satuan ini sangat lengkap, steril, serta dilakukan secara profesional dengan memperhatikan setiap detail kecil yang berpotensi memengaruhi kualitas hasil akhir.
“Kami kali ini melakukan sidak ke SPPG Polda Lampung. Kami melihat proses dari rangkaiannya, ternyata rumit dan benar-benar steril. Kami sudah melihat beberapa SPPG di tempat lain dan Alhamdulillah, SPPG Polda Lampung ini menurut saya yang paling bagus,” ucapnya dengan penuh apresiasi.
Ia menambahkan, “Dari mulai alurnya, sampai dengan fasilitas pendukungnya, semuanya sangat detail. Prosesnya steril sekali, sampai ada empat kali tes, dan waktunya benar-benar diperhitungkan dengan matang. Kami mengamati hingga proses pengepakan, dari mulai di ruang pencucian sampai packing akhir. Semoga ke depannya bisa terus ditingkatkan lagi dan bisa menjadi contoh untuk SPPG lainnya.”
Ketelitian dan Sterilitas Jadi Kunci Utama
SPPG Polda Lampung diketahui menerapkan sistem pemeriksaan berlapis terhadap setiap bahan pangan yang masuk. Prosedur ini meliputi proses screening bahan mentah, pencucian dengan alat steril, pengukuran kandungan gizi, uji mikrobiologi, hingga tahap akhir pengepakan. Semua proses dilakukan dalam ruangan bertekanan udara positif untuk mencegah masuknya partikel asing dan menjaga sterilitas lingkungan.
Selain itu, petugas yang terlibat diwajibkan menggunakan perlengkapan lengkap mulai dari pakaian pelindung steril, masker, penutup kepala, sarung tangan medis, hingga pelindung sepatu. Langkah ini menunjukkan bahwa Polda Lampung menaruh perhatian besar terhadap keamanan dan mutu produk gizi yang dihasilkan.
Menurut salah satu petugas teknis di SPPG, semua tahapan dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disahkan oleh Biro Kesehatan dan Laboratorium Polri. Bahkan, setiap batch produksi diberi kode unik agar bisa ditelusuri kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan proses audit atau evaluasi.
Selaras dengan Program Nasional Makan Bergizi Gratis
Dalam pernyataannya, Cut Silvana menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Lampung melalui SPPG ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
“Kinerja SPPG Polda Lampung ini patut diacungi jempol dan seharusnya dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Komitmen terhadap prosedur dan sterilitas ini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas, yang pada akhirnya akan mendukung suksesnya program strategis nasional seperti program makan bergizi gratis,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan ilmiah yang dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan gizi di SPPG sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan, terutama bagi anak-anak dan masyarakat penerima manfaat program pemerintah, benar-benar memenuhi standar gizi seimbang.
Polda Lampung Terus Berinovasi dan Berbenah
Menanggapi apresiasi tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI atas perhatian dan penilaian positif yang diberikan. Menurutnya, dukungan dan pengawasan dari Ombudsman menjadi bentuk kemitraan strategis yang mendorong institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas layanan publiknya.
“Kami tentu sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Ombudsman RI. Hal ini menjadi bukti bahwa komitmen Polda Lampung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pemenuhan gizi, mendapat pengakuan nasional,” ujar Pandra.
Lebih lanjut ia mengatakan, Polda Lampung tidak hanya menargetkan keberhasilan administratif, namun juga berupaya memastikan seluruh proses yang berjalan di bawahnya benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. SPPG menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kepolisian berperan dalam menjamin keamanan pangan, khususnya dalam konteks bantuan sosial, program gizi, dan penanggulangan stunting.
SPPG: Dari Laboratorium Hingga Distribusi
SPPG Polda Lampung bukan sekadar tempat pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menjadi pusat kendali distribusi bahan pangan bergizi yang disalurkan melalui program sosial kepolisian. Di dalamnya terdapat sejumlah ruang penting seperti laboratorium uji kandungan gizi, ruang sterilisasi, gudang pendingin, hingga dapur produksi.
Setiap bahan makanan yang masuk ke gudang wajib melalui pemeriksaan ketat oleh tim ahli gizi dan tenaga laboratorium. Setelah dinyatakan aman, bahan tersebut baru dapat diolah menjadi makanan siap saji atau dikemas dalam bentuk paket gizi untuk disalurkan ke berbagai wilayah di Lampung.
Menurut Kepala Unit Pengawasan Mutu, setiap paket makanan memiliki label informasi lengkap, mulai dari tanggal produksi, komposisi bahan, hingga nilai gizi. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan memberikan rasa aman bagi penerima manfaat.
Konsistensi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Apresiasi dari Ombudsman bukanlah kali pertama Polda Lampung mendapatkan pengakuan. Sebelumnya, lembaga ini juga sempat mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi pemerintah daerah karena berhasil menjalankan program pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Konsistensi ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat semakin percaya terhadap kinerja aparat kepolisian di Lampung. Dalam konteks pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci yang membedakan antara sistem yang berjalan formalitas semata dengan sistem yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Polda Lampung berkomitmen untuk menjadikan setiap satuan kerjanya, termasuk SPPG, sebagai representasi pelayanan publik yang humanis, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan. Dengan demikian, setiap langkah kerja memiliki dampak nyata dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Harapan ke Depan: Replikasi di Tingkat Nasional
Kunjungan dan apresiasi dari Ombudsman RI membuka peluang besar bagi SPPG Polda Lampung untuk menjadi model percontohan nasional. Ke depan, konsep dan sistem yang diterapkan di Lampung dapat direplikasi oleh satuan kepolisian daerah lain di Indonesia.
Menurut Cut Silvana, jika semua SPPG di Indonesia menerapkan standar dan ketelitian seperti yang dilakukan di Lampung, maka efektivitas program pemerintah dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat akan meningkat pesat. “Saya berharap sistem dan budaya kerja di sini dapat ditiru oleh satuan lain. Standar ini sudah sangat baik dan layak dijadikan acuan nasional,” ujarnya.
Polda Lampung sendiri menyambut baik wacana tersebut. Dalam waktu dekat, institusi ini berencana mengadakan pelatihan teknis dan studi banding bagi satuan kerja lain yang ingin mempelajari sistem operasional SPPG Lampung secara langsung.
Integrasi Digital dan Pengawasan Real Time
Salah satu inovasi terbaru dari SPPG Polda Lampung adalah penerapan sistem digital berbasis data real time. Dengan dukungan teknologi informasi, seluruh proses mulai dari penerimaan bahan, pemeriksaan laboratorium, hingga pengemasan dan distribusi kini tercatat secara otomatis dalam sistem database terpadu.
Setiap tahapan memiliki barcode unik yang dapat diakses oleh pengawas atau auditor internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam alur kerja. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan langsung oleh pimpinan melalui dashboard digital yang menampilkan indikator kualitas dan progres kegiatan setiap hari.
Langkah ini menjadi salah satu terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi serta meminimalkan potensi kesalahan manusia. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, SPPG Polda Lampung berhasil menghadirkan pelayanan publik berbasis bukti dan data.
Dukungan Masyarakat dan Kolaborasi Antarinstansi
Keberhasilan SPPG Polda Lampung tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat sipil. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem kerja yang saling mendukung, di mana setiap pihak berperan sesuai kapasitasnya masing-masing.
Selain melaksanakan tugas internal, SPPG juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, sanitasi makanan, serta pencegahan penyakit akibat konsumsi makanan tidak higienis. Program sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Polda Lampung dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Kesimpulan
Apresiasi yang diberikan Ombudsman RI kepada SPPG Polda Lampung bukan sekadar bentuk pujian, tetapi juga merupakan pengakuan resmi atas kualitas kerja dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran kepolisian di bidang pelayanan publik non-tradisional. Langkah progresif ini memperlihatkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga turut hadir dalam aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Dengan berbagai inovasi dan dedikasi yang telah dilakukan, SPPG Polda Lampung kini berdiri sebagai simbol profesionalisme dan komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih, steril, dan terpercaya. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
