Diduga Tidak Disuport Pemda Lampung Utara, P3K Kemensos Gelar Pelantikan di Rumah Kontrakan
Bupati Lampung Utara Kemana? P3K PKH Kemensos Merasa Tak Diperhatikan
Lampung Utara, (Sumateranewstv. Com) – Peristiwa miris terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Pada Jumat, 3 Oktober 2025, pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kementerian Sosial (Kemensos) harus dilaksanakan di sebuah rumah kontrakan sederhana yang sekaligus dijadikan sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH). Kejadian ini menimbulkan rasa kecewa mendalam bagi para pegawai P3K yang dilantik, mengingat tidak adanya dukungan nyata dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Utara untuk memfasilitasi acara penting tersebut.
Sejumlah pegawai yang hadir menyampaikan rasa kecewa mereka kepada awak media. Alexander, salah seorang koordinator PKH Kabupaten Lampung Utara, menyatakan bahwa pelantikan tersebut seharusnya dapat digelar di tempat yang lebih layak apabila pemerintah daerah memiliki perhatian dan dukungan. "Tempat pelantikan yang kami gelar di rumah ini secara online setelah sholat Jumat ini, kami lakukan berdasarkan inisiatif kami sendiri. Karena kami merasa kecewa dan miris sekali dengan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Tidak ada respon dari Dinas Sosial maupun pemerintah kabupaten," ujarnya dengan nada kecewa.
Pelantikan yang dilakukan secara daring ini melibatkan 162 pegawai P3K PKH yang baru saja dilantik. Mereka adalah bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan sosial di daerah. Sayangnya, momentum yang seharusnya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi pengalaman pahit lantaran minimnya fasilitas dan dukungan.
Latar Belakang Pelantikan
Program PKH merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial RI yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperkuat layanan, pemerintah pusat melalui Kemensos merekrut tenaga P3K untuk ditempatkan di berbagai daerah. Termasuk di Kabupaten Lampung Utara, sebanyak 162 orang berhasil lolos seleksi dan resmi dilantik pada 3 Oktober 2025.
Namun, berbeda dengan daerah lain yang menyambut pelantikan ini dengan penuh kebanggaan dan difasilitasi secara layak oleh pemerintah daerah, di Lampung Utara justru terjadi hal sebaliknya. Para pegawai P3K PKH terpaksa menyelenggarakan acara pelantikan di rumah kontrakan sederhana di Jalan Teratai, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan. Kontrakan tersebut sehari-harinya memang digunakan sebagai sekretariat PKH Kabupaten Lampung Utara.
Kekecewaan Para Pegawai P3K
Keputusan untuk menggelar pelantikan di rumah kontrakan bukanlah tanpa alasan. Para pegawai P3K mengaku telah berupaya mencari dukungan dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Namun, usaha tersebut berakhir tanpa hasil. Tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Pemda, baik berupa aula, gedung, maupun dukungan logistik lainnya.
Bagi sebagian pegawai, kondisi ini memunculkan rasa kecewa sekaligus malu. Bagaimana tidak, mereka yang diangkat sebagai bagian dari program nasional justru tidak mendapatkan apresiasi di daerah sendiri. "Kami seolah tidak dianggap. Padahal, kami ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program sosial. Kami berharap ada penghargaan yang lebih baik dari Pemda," kata salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Ketiadaan Dukungan Pemda
Pertanyaan besar pun muncul: kemana pemerintah daerah, khususnya Bupati Lampung Utara, dalam momen penting ini? Bagi banyak pihak, pelantikan 162 pegawai P3K bukanlah acara biasa. Ini adalah momen bersejarah yang seharusnya mendapat perhatian, apalagi keberadaan mereka diharapkan dapat membantu Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, hingga hari pelaksanaan, tidak terlihat adanya bentuk dukungan dari Pemda. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa memang ada disfungsi koordinasi atau bahkan ketidakpedulian terhadap program yang datang dari pusat. Padahal, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program-program sosial.
Dampak Psikologis dan Moral
Selain persoalan teknis, pelantikan di rumah kontrakan juga memberikan dampak psikologis bagi para pegawai P3K. Mereka yang seharusnya merasa bangga dan dihargai justru merasa sebaliknya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan semangat kerja, padahal mereka akan menjadi garda depan dalam mengawal bantuan sosial di daerah.
Banyak pihak yang menilai, minimnya dukungan ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan perhatian Pemda terhadap tenaga P3K yang notabene adalah bagian dari pelayanan publik. Bahkan, sejumlah pengamat sosial di Lampung menilai bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan berpengaruh terhadap citra daerah yang dianggap tidak mampu mengapresiasi tenaga kerja sosial.
Tanggapan Publik dan Netizen
Berita pelantikan di rumah kontrakan ini cepat menyebar melalui media sosial dan memicu beragam komentar dari netizen. Banyak yang merasa prihatin sekaligus geram dengan sikap Pemda Lampung Utara yang dianggap kurang peduli. Sebagian menilai, pemerintah daerah seolah tidak menghargai kerja keras pegawai sosial yang selama ini membantu masyarakat miskin.
"Masa iya, pelantikan P3K sampai digelar di rumah kontrakan? Malu dong sama daerah lain. Pemda harus introspeksi," tulis salah satu pengguna Facebook. Di platform lain seperti Instagram dan Twitter, muncul tagar sindiran yang menyinggung lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap para pekerja sosial.
Harapan ke Depan
Meski kecewa, para pegawai P3K PKH Kabupaten Lampung Utara tetap berharap kondisi serupa tidak akan terulang. Mereka menginginkan adanya perhatian lebih besar dari Pemda agar ke depan, setiap kegiatan resmi, terutama yang melibatkan pegawai negara, dapat diselenggarakan dengan layak dan bermartabat.
"Kami tidak ingin ada lagi kejadian seperti ini. Kami berharap pemerintah daerah dapat lebih mendukung program-program pusat, karena pada akhirnya, yang diuntungkan adalah masyarakat Lampung Utara sendiri," ujar Alexander menutup pernyataannya.
Kesimpulan
Kisah pelantikan P3K PKH Kemensos di Lampung Utara ini menjadi catatan penting tentang pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Minimnya dukungan dari Pemda tidak hanya melukai perasaan pegawai yang dilantik, tetapi juga berpotensi merusak citra pemerintah daerah sendiri. Di saat daerah lain menyambut dengan penuh kebanggaan, Lampung Utara justru menorehkan cerita miris.
Ke depan, diharapkan tidak ada lagi pegawai yang harus merasakan pengalaman pahit seperti ini. Pemerintah daerah perlu belajar untuk lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan pegawai dan masyarakat. Sebab, dukungan dan fasilitas yang layak bukan hanya soal teknis, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka yang bekerja demi kesejahteraan rakyat.
(Fran – Tim KWIP)
