LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) — Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, menghadiri undangan Silaturahmi dan Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Buruh Provinsi Lampung. Acara yang berlangsung Kamis, 16 Oktober 2025, di Hotel Horison BandarLampung ini mengangkat tema "Peningkatan Kapasitas Buruh dan Kolaborasi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Optimalisasi Desk Ketenagakerjaan Tahun 2025". Kehadiran Kapolda menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi buruh untuk mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang aman, produktif, dan kondusif di Provinsi Lampung.
Rangkaian Acara dan Peserta
Silaturahmi dan seminar kebangsaan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat. Di antara nama-nama yang tercatat hadir adalah Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr. Lukman Pura; Irfan Natakusumah, Kasi C Tindak Pidana Umum Kejati Lampung; Kasdam XVII (Raden Intan) Brigjen TNI Andrian Susanto; Dir Intelkam Polda Lampung; Kabid Humas Polda Lampung; Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung; serta segenap perwakilan perserikatan buruh se-Provinsi Lampung. Kehadiran lintas institusi ini mencerminkan komitmen kolektif untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan yang aktual dan strategis bagi daerah.
Pokok Pidato Kapolda: Pengakuan dan Dorongan Sinergi
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis yang dijalankan oleh organisasi buruh. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa serikat buruh bukan hanya mempunyai peran tradisional sebagai penggerak kesejahteraan pekerja, namun juga sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan ketenagakerjaan.
“Polda Lampung mengapresiasi peran strategis rekan-rekan buruh sebagai penggerak roda ekonomi dan mitra penting dalam menjaga stabilitas nasional. Sebagai garda terdepan di lapangan, buruh tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas yang turut memastikan situasi ketenagakerjaan dan kamtibmas yang kondusif,”
— Irjen Pol. Helmy Santika, Kapolda Lampung
Dalam pidatonya Kapolda menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokusnya: pertama, pengakuan terhadap peran buruh dalam menjaga roda perekonomian; kedua, ajakan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga; ketiga, komitmen Polda Lampung untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas buruh, termasuk pembinaan hukum dan pengawasan pelaksanaan ketenagakerjaan.
May Day dan Pendekatan Humanis
Kapolda juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan aksi-aksi yang dilaksanakan pada peringatan Hari Buruh (May Day) baru-baru ini yang dinilai berjalan aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan aksi-aksi tersebut merupakan bukti adanya kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi serta keberhasilan pendekatan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian kepada organisasi buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan May Day tahun ini berjalan dengan aman, tertib dan kondusif yang tidak terlepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian yang dirasa sudah dewasa dalam menanggapi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Lampung.”
— Irjen Pol. Helmy Santika
Pernyataan tersebut menggambarkan filosofi penanganan massa yang mengedepankan dialog, komunikasi, dan penegakan hukum yang proporsional — langkah yang dinilai efektif untuk mereduksi potensi konflik dan memastikan pesan dari massa pendemo tersampaikan kepada pemerintah dengan cara yang terstruktur dan bertanggung jawab.
Pernyataan KSPI: Apresiasi atas Sikap Humanis Polda
Dalam forum yang sama, Sulaiman Ibrahim selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Lampung juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Polda Lampung. Ia menyoroti pendekatan humanis dan kekeluargaan yang ditempuh aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi buruh, yang menurutnya berkontribusi besar terhadap terciptanya suasana aman dan kondusif selama rangkaian aksi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Lampung dengan banyaknya kegiatan demo buruh di Provinsi Lampung sampai sejauh ini berjalan sangat aman dan kondusif karena pendekatan yang humanis dan kekeluargaan terhadap kami,”
— Sulaiman Ibrahim, Ketua KSPI Provinsi Lampung
Kedua pernyataan—dari Kapolda dan Ketua KSPI—menggarisbawahi adanya hubungan saling percaya dan penghormatan antara aparat penegak hukum dan elemen pekerja. Hubungan semacam ini menjadi modal penting untuk memastikan aspirasi sosial tersalurkan tanpa mengorbankan ketertiban umum.
Tema Seminar: Optimalisasi Desk Ketenagakerjaan 2025
Tema seminar yaitu “Peningkatan Kapasitas Buruh dan Kolaborasi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Optimalisasi Desk Ketenagakerjaan Tahun 2025” menempatkan fokus pada dua aspek utama: kapasitas sumber daya manusia tenaga kerja dan mekanisme koordinasi antarlembaga. Diskusi diarahkan pada bagaimana memperkuat kelembagaan untuk penanganan isu ketenagakerjaan yang kompleks—mulai dari hak-hak pekerja, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, hingga penanganan konflik industrial yang berpotensi mengganggu ketentraman umum.
Urgensi Peningkatan Kapasitas Buruh
Peningkatan kapasitas buruh mencakup pelatihan vokasi, penyuluhan hukum ketenagakerjaan, pembekalan kewirausahaan, serta program-program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Dalam diskusi seminar tersebut, para peserta menekankan pentingnya program berkelanjutan yang tidak hanya bersifat sporadis tetapi terstruktur dan terukur sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di pasar regional maupun nasional.
Partisipasi pihak kepolisian dalam konteks ini tidak semata soal penegakan hukum, melainkan juga tentang menciptakan iklim yang kondusif agar program-program pembinaan dan pelatihan berjalan tanpa gangguan keamanan, serta menjembatani komunikasi ketika terdapat isu-isu yang memerlukan intervensi cepat antar stakeholder.
Kolaborasi Antar Lembaga: Pilar Efektivitas Kebijakan
Optimalisasi Desk Ketenagakerjaan menuntut keterpaduan peran antarlembaga — seperti Dinas Tenaga Kerja, kepolisian, kejaksaan, instansi pendidikan, dan organisasi buruh. Kolaborasi ini penting untuk menyusun kebijakan responsif yang bisa menjawab tantangan pasar kerja, memitigasi potensi konflik, dan mendorong penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui mekanisme yang adil dan cepat.
Beberapa usulan yang muncul selama seminar antara lain:
- Pembentukan mekanisme pengaduan terpadu yang mudah diakses pekerja untuk melaporkan pelanggaran hak normatif;
- Penyelenggaraan pelatihan keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan kebutuhan industri lokal;
- Peningkatan kapasitas lembaga pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi yang lebih proaktif;
- Penyusunan panduan penanganan aksi massa yang mengedepankan komunikasi dan perlindungan terhadap hak asasi peserta aksi.
Peran Penegak Hukum: Pembinaan dan Pengawasan
Kapolda menegaskan bahwa peran aparat kepolisian tidak terbatas pada penanganan gangguan keamanan semata, melainkan juga berperan dalam pembinaan hukum kepada masyarakat pekerja dan pemberi kerja. Polda Lampung menyatakan kesiapannya untuk mendukung segala bentuk program pemberdayaan buruh yang bersifat preventif—seperti sosialisasi hukum ketenagakerjaan dan penyuluhan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Langkah-langkah preventif semacam ini memiliki tujuan ganda: melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas sosial yang berimbas positif pada iklim investasi dan kegiatan ekonomi di provinsi.
Respons Pemerintah Daerah dan Peran Dinas Tenaga Kerja
Dalam forum tersebut, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat program-program penempatan kerja, pelatihan vokasi, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan organisasi buruh dipandang sebagai salah satu solusi untuk menurunkan angka pelanggaran ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Kolaborasi praktis yang diusulkan termasuk pelaksanaan program pelatihan bersama, pelibatan serikat buruh dalam penyusunan kebijakan lokal ketenagakerjaan, dan penguatan jalur mediasi cepat untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan.
Manfaat Sosial-Ekonomi dari Stabilitas Ketenagakerjaan
Stabilitas hubungan industrial memiliki implikasi langsung terhadap kestabilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ketika hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah terkelola dengan baik melalui dialog dan mekanisme penyelesaian yang adil, maka produktivitas meningkat, investasi menjadi lebih menarik, dan kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Kapolda Lampung menegaskan bahwa suasana kondusif yang turut dijaga oleh serikat buruh merupakan aset strategis yang harus dilestarikan. Polda melihat serikat buruh sebagai aktor yang membantu menjaga keseimbangan antara tuntutan sosial dan kebutuhan stabilitas publik.
Isu Prioritas yang Perlu Mendapat Perhatian
Selama diskusi, beberapa isu prioritas muncul sebagai perhatian bersama, antara lain: ketidakpastian kontrak kerja, belum meratanya akses pelatihan vokasi, adanya pelanggaran upah minimum di beberapa sektor, serta kebutuhan penguatan mekanisme perlindungan bagi pekerja informal. Para peserta menaruh perhatian pada upaya konkret untuk mempersempit kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja lokal dan tuntutan industri modern.
Adanya komitmen bersama untuk menindaklanjuti isu-isu ini lewat sinergi instansi dan organisasi buruh menjadi salah satu capaian awal yang penting dari seminar kebangsaan tersebut.
Langkah Lanjut dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil dialog, beberapa langkah lanjut yang disepakati untuk ditindaklanjuti di tingkat Provinsi Lampung antara lain:
- Perumusan roadmap peningkatan kapasitas buruh yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan serikat pekerja;
- Pendampingan hukum bagi pekerja rentan oleh unit-unit layanan hukum terpadu;
- Penguatan peran Desk Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota untuk memfasilitasi pengaduan dan mediasi;
- Penyusunan mekanisme monitoring pelaksanaan rekomendasi seminar secara berkala.
Rekomendasi-rekomendasi di atas mencerminkan kehendak bersama untuk menerjemahkan retorika sinergi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja di lapangan.
Refleksi: Mengapa Sinergi itu Penting?
Publik kerap berharap agar isu-isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi perdebatan formal tetapi juga terjawab dengan kebijakan dan program yang konkret. Sinergi antarlembaga menjadi penting karena masalah ketenagakerjaan bersifat lintas sektoral: menyentuh aspek hukum, ekonomi, pendidikan, hingga keamanan publik. Ketika berbagai pihak bekerja bersama dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, peluang terciptanya solusi yang berkelanjutan akan lebih besar.
Penutup: Komitmen Berkelanjutan demi Lampung yang Aman dan Sejahtera
Silaturahmi dan Seminar Kebangsaan yang digelar Perserikatan Buruh Provinsi Lampung pada 16 Oktober 2025 menyisakan pesan penting: dialog yang konstruktif dan kerja sama antarlembaga sangat krusial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, aman, dan produktif. Pernyataan Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika serta apresiasi dari pimpinan KSPI menggambarkan momentum positif yang harus dikawal bersama oleh seluruh pihak.
Polda Lampung menyatakan kesiapan mendukung upaya peningkatan kapasitas buruh serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Sementara itu, organisasi buruh menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara dewasa dan bertanggung jawab.
Kolaborasi berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi buruh, dan pemangku kepentingan lain akan menentukan sejauh mana Provinsi Lampung mampu mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan, publik tentu berharap bahwa rekomendasi hasil seminar dapat ditindaklanjuti secara nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh tenaga kerja dan masyarakat umum.
