BANDAR LAMPUNG, (Sumateranewstv. Com) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis (02/10/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Provinsi Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai dengan standar yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG. Hal ini demi menghindari terjadinya kejadian luar biasa (KLB) yang berpotensi membahayakan penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan telah tersalurkan ke anak-anak sekolah di berbagai daerah di Lampung.
“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP,” ujar Gubernur Mirza di sela peninjauan.
Kedisiplinan Pelaksana Jadi Kunci
Menurut Gubernur, kejadian luar biasa yang tercatat tidak menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem program, melainkan lebih pada faktor kedisiplinan pelaksana di lapangan. Ia menegaskan, selama protokol dilaksanakan dengan benar, program MBG ini tetap aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna,” tegasnya.
Peninjauan Gubernur juga dihadiri oleh Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan, sertifikasi, dan kualitas bahan baku menjadi perhatian utama pemerintah.
Fokus pada Bahan Baku dan Penyimpanan
Salah satu hal yang menjadi sorotan Gubernur adalah pengelolaan bahan baku di dapur SPPG. Berdasarkan laporan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, masalah masih bisa timbul akibat kesalahan dalam metode penyimpanan.
“Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah,” ucapnya.
Selain itu, Gubernur meminta adanya pengecekan berlapis mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian. Tujuannya agar kesalahan bisa diminimalkan sejak awal rantai distribusi.
Pengelolaan Air dan Limbah
Dalam peninjauan, Gubernur juga mengecek kualitas air serta fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa. Hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air telah memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair.
Pupuk tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pertanian pekarangan seperti cabai dan sayuran. Menurut Gubernur, hal ini menjadi bagian dari konsep circular economy yang dapat menghidupkan kembali perekonomian lokal.
“Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal,” jelasnya.
Penerapan Circular Economy
Gubernur juga mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup yang telah menginisiasi program pengolahan limbah dapur menjadi pupuk organik. Ia menilai langkah tersebut membawa manfaat ganda, tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan produksi pertanian masyarakat.
“Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar. Ini konsep yang bagus untuk keberlanjutan,” katanya.
Kepatuhan Standar dari Pihak SPPG
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menegaskan pihaknya selalu menjaga kualitas bahan baku dengan ketat. Bahkan, pihaknya beberapa kali menolak bahan baku dari pemasok karena tidak sesuai standar.
“Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar,” jelas Lucyani.
Hal ini membuktikan adanya upaya serius dari pengelola SPPG untuk memastikan hanya bahan baku terbaik yang digunakan dalam penyajian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.
Kunjungan ke Sekolah Penerima MBG
Setelah meninjau dapur SPPG Rajabasa, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung. Di sekolah ini, ia memantau langsung distribusi MBG sekaligus berdialog dengan guru dan siswa penerima manfaat.
Para siswa kelas VII dan IX yang ditemui menyatakan puas dengan kualitas makanan bergizi yang mereka terima. Mereka juga mengaku tidak pernah mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Kepuasan siswa dan guru menunjukkan bahwa kualitas makanan yang diberikan cukup baik, sehingga mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan gizi anak sekolah sekaligus mendukung konsentrasi belajar mereka.
Komitmen Pemerintah Provinsi
Langkah pemerintah provinsi dalam memperkuat pengawasan menunjukkan komitmen serius menjaga keamanan pangan dalam program MBG. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi lintas instansi, Lampung berupaya memastikan penerima manfaat benar-benar merasakan hasil positif dari program ini.
Selain aspek gizi, integrasi dengan program pengolahan limbah menjadi pupuk organik juga diharapkan dapat mendukung sektor pertanian lokal, sekaligus menjadi solusi ramah lingkungan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Jika seluruh protokol tetap dijalankan dengan konsisten, program MBG di Provinsi Lampung diperkirakan akan semakin berkelanjutan, berdampak luas, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
