Dalam rangka memastikan kesiapan jajaran kepolisian menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas menjelang peringatan satu tahun Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Polres Lampung Utara menggelar kegiatan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di halaman Mapolres setempat pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kedisiplinan dan semangat tanggung jawab ini dihadiri langsung oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., bersama Dandim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman, jajaran Forkopimda, dan para Pejabat Utama Polres Lampung Utara. Acara tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi kesiapan seluruh elemen pengamanan menghadapi potensi unjuk rasa masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
Simulasi Dimulai dengan Skenario Massa Tidak Puas
Dalam simulasi yang digelar secara realistis tersebut, ditampilkan skenario sekelompok massa yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Massa berkumpul di depan gedung pemerintahan daerah dengan membawa spanduk, poster, dan alat pengeras suara. Mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib, namun lambat laun situasi mulai memanas karena adanya provokasi dari beberapa orang yang bersikap anarkis.
Menanggapi hal tersebut, petugas Polres Lampung Utara yang sudah berada di lokasi langsung melakukan langkah pengamanan sesuai dengan tahapan Prosedur Tetap (Protap) pengendalian massa. Tahapan tersebut dimulai dari early warning system (peringatan dini) melalui patroli dan deteksi dini, hingga eskalasi menjadi early action atau tindakan awal dengan pendekatan persuasif.
Peran Negosiator Polwan dalam Pendekatan Humanis
Salah satu hal yang menarik perhatian dalam simulasi ini adalah keterlibatan tim negosiator Polwan Polres Lampung Utara. Dengan pendekatan humanis, para Polwan mencoba menenangkan situasi dengan cara berdialog langsung dengan perwakilan massa, menjelaskan hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dialog tersebut menggambarkan bahwa Polri bukan hanya bertugas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendekatan komunikasi menjadi bagian penting dalam mencegah eskalasi konflik agar tidak berujung pada bentrokan fisik.
“Kehadiran Polri dalam setiap situasi aksi unjuk rasa bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan di sela kegiatan.
Langkah Tegas Terukur Saat Massa Bertindak Anarkis
Dalam simulasi tersebut, ketika sebagian massa mulai melakukan tindakan anarkis seperti melempar batu, mendorong barikade petugas, dan mencoba menerobos garis pengamanan, satuan Dalmas (Pengendalian Massa) langsung bergerak melakukan penanganan dengan formasi berlapis.
Formasi ini terdiri dari Dalmas awal yang berperan sebagai penghalang utama, diikuti Dalmas lanjut yang bertugas melakukan dorongan mundur, dan unit Anti Anarki yang disiapkan untuk menangani massa yang berpotensi melakukan kekerasan. Semua tindakan dilakukan secara terukur, tidak berlebihan, dan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Pentingnya Simulasi Sispamkota dalam Pengamanan Daerah
Simulasi Sispamkota merupakan bentuk latihan komprehensif untuk meningkatkan kesiapan aparat dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik yang bersifat spontan maupun terencana. Latihan ini juga menjadi tolak ukur sejauh mana personel memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur pengamanan kota.
Kegiatan serupa secara rutin dilakukan menjelang momentum penting seperti peringatan hari besar nasional, pelantikan pejabat negara, maupun kegiatan masyarakat berskala besar. Tujuannya adalah memastikan seluruh sumber daya manusia Polri siap siaga menghadapi potensi dinamika sosial di lapangan.
Kolaborasi TNI–Polri dan Forkopimda
Kolaborasi antara Polri, TNI, dan Forkopimda menjadi faktor kunci keberhasilan pengamanan wilayah. Dalam simulasi ini, Dandim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman turut memantau dan memberikan evaluasi terhadap strategi sinergi pengamanan yang dilakukan oleh unsur gabungan.
“Kami, TNI dan Polri, akan selalu bersinergi untuk menjaga stabilitas daerah. Latihan seperti ini penting agar kita memahami tugas masing-masing, tidak tumpang tindih, dan mampu bergerak cepat bila kondisi darurat terjadi,” ujar Dandim Roni Faturohman.
Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Demokrasi
Dalam konteks demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam pelaksanaannya, hak tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, dan keamanan. Karena itu, kehadiran aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa tidak boleh diartikan sebagai bentuk represi, tetapi sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial.
Polres Lampung Utara dalam setiap kegiatan pengamanan menekankan prinsip profesional, tegas, dan humanis. Setiap personel dibekali pelatihan etika, penggunaan kekuatan bertingkat, dan teknik komunikasi efektif agar mampu menghadapi situasi dinamis di lapangan tanpa menimbulkan ekses negatif.
Evaluasi dan Pembelajaran dari Simulasi
Setelah simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kapolres. Dalam sesi ini, para instruktur dan pengawas memberikan penilaian terhadap kesiapan teknis, koordinasi antar unit, dan respon cepat terhadap perubahan situasi.
Evaluasi menjadi hal penting agar latihan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan pembelajaran dan meningkatkan profesionalitas anggota. Setiap kekurangan dicatat untuk diperbaiki pada latihan berikutnya, sementara hal-hal positif akan dijadikan acuan standar operasional ke depan.
Pesan Kapolres Lampung Utara
“Inti dari kegiatan ini adalah bahwa dalam situasi apapun, aparat penegak hukum bersama pemerintah harus berkolaborasi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat. Kehadiran Polri adalah untuk mengawal aspirasi sekaligus menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif,” tegas AKBP Deddy Kurniawan.
Beliau juga menambahkan bahwa latihan ini menjadi bentuk kesiapan konkret dalam menghadapi dinamika sosial dan politik, terlebih pada momentum penting seperti peringatan satu tahun pemerintahan nasional. “Kami ingin memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta selalu siap menjalankan perintah sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme,” tambahnya.
Komitmen Polres Lampung Utara
Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota melalui latihan rutin, peningkatan keterampilan teknis, dan pembinaan mental kepribadian. Tujuannya adalah agar setiap anggota Polri dapat bertindak cepat, tepat, dan proporsional dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas yang semakin kompleks.
Dengan dukungan masyarakat dan seluruh unsur pemerintah, diharapkan Lampung Utara senantiasa dalam kondisi aman, damai, dan kondusif, terutama menjelang momen peringatan penting kenegaraan maupun kegiatan politik besar.
“Setiap pengamanan aksi unjuk rasa harus profesional, tegas, humanis, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tutup Kapolres.
Editor Redaksi SumateraNewsTV. Com /
Sumber: Humas Polres Lampung Utara
