Menurut Amir Hamzah, Presiden Prabowo secara khusus memerintahkan Kapolri untuk membentuk tim ini guna melakukan pemetaan menyeluruh mengenai kondisi internal kepolisian. “Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” ungkapnya, Senin (22/9/2025).
Tim Transformasi ini akan mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar di tubuh kepolisian. Laporan lengkap hasil kerja tim akan disampaikan langsung oleh Kapolri kepada Presiden Prabowo setelah Kepala Negara kembali dari lawatan luar negeri.
“Laporan inilah yang akan menjadi dasar Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, yang keputusannya akan diumumkan segera setelah Beliau tiba di Tanah Air,” jelas Amir Hamzah.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri. “Publik sebaiknya tidak terjebak isu yang menyesatkan. Ini adalah agenda resmi Presiden untuk mendorong reformasi Polri secara terstruktur dan menyeluruh,” tegasnya.
Dengan pembentukan Tim Transformasi dan rencana Komisi Reformasi Polri ini, Pemerintah berharap dapat memperkuat profesionalisme kepolisian sekaligus menjawab berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Makna Strategis Pembentukan Tim Transformasi
Langkah pembentukan Tim Transformasi Kepolisian menandai fase penting dalam reformasi kelembagaan di Indonesia. Tidak hanya sekadar simbol, tim ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan di tubuh Polri yang selama ini menjadi perhatian publik. Mulai dari masalah disiplin, integritas, hingga tata kelola organisasi, semuanya akan masuk dalam radar pemetaan tim tersebut.
Dalam konteks politik dan pemerintahan, pembentukan tim ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun institusi kepolisian yang kredibel, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga merupakan sinyal bahwa pemerintahannya ingin menjadikan Polri sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas nasional dan penegakan hukum yang adil.
Ruang Lingkup Pemetaan Tim Transformasi
Pemetaan oleh Tim Transformasi diproyeksikan meliputi:
- Institusi: Evaluasi fungsi kelembagaan dan efektivitas struktur organisasi.
- Organisasi: Penilaian terhadap sistem kerja, budaya organisasi, serta distribusi wewenang.
- Manajemen: Audit tata kelola internal, sistem pengawasan, hingga mekanisme penanganan pelanggaran.
- Sumber Daya Manusia: Evaluasi proses rekrutmen, promosi jabatan, pelatihan, dan kesejahteraan anggota.
- Regulasi: Telaah terhadap aturan-aturan yang membingkai kewenangan dan tugas Polri agar selaras dengan kebutuhan zaman.
Dengan lingkup yang komprehensif, Tim Transformasi diharapkan dapat mengungkap masalah-masalah struktural dan operasional secara jujur serta memberikan solusi strategis.
Reformasi Polri dalam Konteks Sejarah
Reformasi Polri bukanlah isu baru. Sejak era reformasi 1998, Polri sudah beberapa kali menjalani proses restrukturisasi. Namun, berbagai catatan publik menunjukkan bahwa masalah mendasar masih kerap muncul, mulai dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga rendahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya kali ini dipandang sebagai momentum penting untuk benar-benar melakukan transformasi yang menyentuh akar permasalahan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak cukup hanya dengan pergantian pejabat atau penyusunan regulasi baru. Dibutuhkan pemetaan masalah yang akurat, strategi implementasi yang realistis, dan komitmen politik yang konsisten. Dalam hal ini, keberadaan Tim Transformasi menjadi fondasi awal untuk membangun perubahan yang berkelanjutan.
Harapan Publik terhadap Reformasi Polri
Masyarakat luas menaruh harapan besar terhadap hasil kerja Tim Transformasi. Mereka berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk memperbaiki kinerja Polri. Beberapa harapan utama masyarakat antara lain:
- Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penegakan hukum.
- Meminimalisasi praktik korupsi dan pungutan liar.
- Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri.
- Membangun kepercayaan publik dengan pelayanan yang humanis.
Harapan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya institusi penegak hukum yang kuat, adil, dan dipercaya masyarakat.
Komisi Reformasi Polri: Langkah Lanjutan
Setelah laporan Tim Transformasi diterima Presiden, langkah selanjutnya adalah pembentukan Komisi Reformasi Polri. Komisi ini diprediksi akan beranggotakan perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi hukum, hingga tokoh masyarakat sipil. Tugasnya adalah mengawal implementasi rekomendasi yang dihasilkan Tim Transformasi agar tidak hanya menjadi wacana.
Komisi Reformasi Polri juga akan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan independen yang dapat memberikan masukan, kritik, dan evaluasi berkala terhadap jalannya reformasi di tubuh Polri. Dengan begitu, keberlanjutan reformasi tidak bergantung pada pergantian pimpinan semata, tetapi menjadi agenda kelembagaan yang berjangka panjang.
Kesimpulan
Pembentukan Tim Transformasi Polri atas perintah Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi kepolisian. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekadar simbol, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan Polri kepada masyarakat.
Dengan adanya Tim Transformasi dan rencana Komisi Reformasi Polri, publik memiliki harapan baru akan hadirnya institusi kepolisian yang lebih kuat, transparan, dan dipercaya. Semua pihak kini menanti hasil konkret dari langkah besar ini, yang pada akhirnya akan menentukan wajah penegakan hukum di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
