Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi para Kepala Staf Angkatan, menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025). Rapat ini membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR.
Agenda rapat kerja tersebut menjadi salah satu momen penting dalam memastikan arah kebijakan pertahanan nasional. Dengan dinamika global yang terus berkembang, kebutuhan akan postur pertahanan yang kuat menjadi mutlak. Oleh sebab itu, kehadiran Panglima TNI dan Menhan RI dalam forum legislatif ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pertahanan.
Besaran Anggaran 2026 yang Disetujui
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, dalam keterangannya setelah rapat, menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2026 yang telah disetujui Komisi I DPR RI untuk dibawa ke Badan Anggaran sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, serta mendukung peningkatan kewaspadaan nasional terhadap dinamika situasi yang berkembang pesat, baik di dalam maupun luar negeri.
Menurut Menhan, angka tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat pertahanan nasional. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa nilai anggaran seberapa pun besar tidak sebanding dengan nilai kedaulatan sebuah bangsa. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima,” tegasnya.
Fokus pada Trisula Perisai Nusantara
Dalam paparannya, Menhan RI juga menekankan program Trisula Perisai Nusantara sebagai salah satu strategi utama yang akan terus dikembangkan oleh TNI. Program ini mengedepankan sinergi antara ketiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, agar dapat bekerja solid menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para Kepala Staf Angkatan akan terus meningkatkan kesiapan-kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara,” ujar Menhan RI.
Trisula Perisai Nusantara sendiri merupakan konsep penguatan pertahanan yang menitikberatkan pada kesiapan personel, modernisasi alutsista, dan peningkatan doktrin operasi gabungan. Melalui kerangka ini, TNI diharapkan dapat menjadi institusi pertahanan yang adaptif, modern, dan responsif terhadap setiap ancaman.
Peran DPR dalam Mendukung Pertahanan
Rapat kerja dengan Komisi I DPR RI juga menunjukkan pentingnya peran legislatif dalam mendukung pembangunan pertahanan negara. Sebagai mitra kerja pemerintah, DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, sekaligus penganggaran yang harus dijalankan dengan cermat dan penuh tanggung jawab.
Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen, menjadi forum strategis untuk mendiskusikan secara detail mengenai prioritas anggaran pertahanan. Dengan persetujuan sebesar Rp187,1 triliun, DPR menegaskan komitmennya untuk memastikan agar dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Tantangan Pertahanan di Era Global
Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan pertahanan yang semakin kompleks. Dinamika geopolitik, perkembangan teknologi militer, ancaman siber, hingga konflik kawasan menjadi faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran pertahanan bukan semata-mata kebutuhan teknis, melainkan sebuah keharusan strategis.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan bahwa TNI harus mampu mengantisipasi perkembangan tersebut. Menurutnya, penguatan pertahanan nasional harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kesejahteraan prajurit hingga modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
Pembangunan Kekuatan TNI yang Berkesinambungan
Salah satu poin penting dalam penyesuaian anggaran adalah pembangunan kekuatan TNI yang lebih terukur dan berkesinambungan. Hal ini berarti setiap pengadaan alutsista, peningkatan kemampuan prajurit, maupun pengembangan infrastruktur pertahanan harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan beban jangka panjang yang tidak proporsional.
TNI juga berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara akuntabel dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dapat terus meningkat, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan nasional.
Menhan RI: Anggaran adalah Investasi Kedaulatan
Menhan RI dalam kesempatan tersebut menegaskan kembali bahwa anggaran pertahanan sejatinya merupakan investasi jangka panjang bagi kedaulatan bangsa. Menurutnya, tidak ada negara yang dapat berdiri kokoh tanpa didukung oleh sistem pertahanan yang kuat.
“Kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I untuk terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” imbuhnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan akan dikembalikan dalam bentuk rasa aman, stabilitas politik, serta kekuatan Indonesia di mata dunia internasional.
Komitmen Kemhan dan TNI dalam Menghadapi Dinamika Global
Dalam penutupan rapat, Panglima TNI dan Menhan RI sepakat bahwa Kemhan dan TNI akan terus berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran difokuskan pada penguatan pertahanan negara. Di tengah dinamika global yang sarat ketidakpastian, komitmen tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas nasional.
Melalui penyesuaian anggaran ini, diharapkan pembangunan kekuatan TNI dapat berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang pertahanan negara. Tidak hanya memperkuat postur pertahanan, tetapi juga membangun citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kuat, dan disegani.
Kesimpulan
Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Menhan RI bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan pertahanan Indonesia. Dengan disetujuinya anggaran sebesar Rp187,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2026, negara menegaskan keseriusannya dalam menjaga kedaulatan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Melalui program Trisula Perisai Nusantara, penguatan sinergi antar matra TNI, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mempertahankan kedaulatan bukan hanya menjadi tugas TNI atau pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: Puspen TNI
