Sumateranewstv.com - JAKARTA, 22 September 2025 — Isu pembentukan Tim Transformasi Kepolisian oleh Kapolri belakangan ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Banyak yang menduga langkah tersebut merupakan bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden. Namun, pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menegaskan bahwa narasi tersebut keliru. Menurutnya, tim ini justru dibentuk atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Arahan Langsung Presiden
Amir Hamzah dalam keterangannya menyebutkan, informasi yang diperoleh dari lingkaran dalam pemerintahan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara khusus meminta Kapolri untuk segera membentuk Tim Transformasi Polri. Tim ini bertugas melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi internal Polri, mulai dari aspek institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi kepolisian.
“Pemetaan itu mencakup institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, hingga regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri,” ungkap Amir Hamzah, Senin (22/9/2025).
Dengan kata lain, langkah pembentukan tim ini bukanlah inisiatif sepihak Kapolri, melainkan bagian dari strategi besar Presiden untuk memperkuat arah reformasi di tubuh Polri. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengedepankan reformasi institusional, penegakan hukum yang adil, serta penguatan profesionalisme aparat negara.
Tugas dan Mandat Tim Transformasi
Tim Transformasi Polri dibentuk dengan mandat jelas. Mereka akan melakukan kajian dan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan mendasar yang masih membelenggu institusi kepolisian. Beberapa fokus utama yang menjadi perhatian antara lain:
- Pemetaan institusi dan organisasi: Mengidentifikasi struktur organisasi Polri yang masih belum efektif atau berlebihan.
- Manajemen internal: Mengevaluasi mekanisme birokrasi, prosedur, serta tata kelola internal agar lebih efisien dan transparan.
- Sumber daya manusia: Menilai kapasitas, integritas, serta distribusi personel di berbagai satuan kerja.
- Regulasi: Mengkaji ulang berbagai aturan yang dianggap tumpang tindih atau tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman.
Amir menegaskan, laporan lengkap dari tim ini akan disampaikan langsung Kapolri kepada Presiden Prabowo setelah sang kepala negara kembali dari lawatan luar negeri. Laporan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan utama bagi Presiden dalam membentuk Komisi Reformasi Polri. Keputusan final terkait komisi tersebut dijadwalkan akan diumumkan segera setelah Presiden kembali ke Tanah Air.
Komisi Reformasi Polri: Langkah Lanjutan
Pembentukan Komisi Reformasi Polri digadang-gadang sebagai tonggak penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Komisi ini dirancang sebagai lembaga independen yang akan memberi rekomendasi strategis bagi Presiden terkait arah reformasi Polri. Mulai dari aspek tata kelola, mekanisme rekrutmen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengawasan internal yang lebih kuat.
Menurut Amir Hamzah, langkah ini mencerminkan komitmen Presiden untuk melakukan reformasi Polri secara terstruktur, menyeluruh, dan berkesinambungan. “Laporan inilah yang akan menjadi dasar Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri, yang keputusannya akan diumumkan segera setelah beliau tiba di Tanah Air,” jelasnya.
Menepis Isu Negatif
Amir Hamzah juga mengimbau masyarakat agar tidak keliru menafsirkan langkah Kapolri tersebut. Menurutnya, banyak pihak mencoba menggiring opini publik seolah-olah pembentukan tim ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Presiden. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Tim ini adalah bagian dari agenda resmi Presiden untuk memastikan proses transformasi Polri berjalan sesuai visi pemerintah.
“Publik sebaiknya tidak terjebak isu yang menyesatkan. Ini adalah agenda resmi Presiden untuk mendorong reformasi Polri secara terstruktur dan menyeluruh,” tegasnya.
Reformasi Polri dalam Konteks Nasional
Isu reformasi Polri bukanlah hal baru. Sejak era reformasi 1998, tuntutan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel sudah mengemuka. Namun, hingga saat ini, berbagai persoalan masih muncul, mulai dari praktik penyalahgunaan wewenang, masalah integritas oknum anggota, hingga lemahnya pengawasan internal.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik sering disuguhi berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian. Mulai dari kasus besar yang menyita perhatian nasional hingga persoalan kecil di tingkat lokal yang merusak citra institusi. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap Polri kerap naik turun. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh menjadi hal yang mendesak.
Pemerintahan Presiden Prabowo menilai, reformasi Polri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau tambal sulam. Diperlukan langkah terstruktur, menyeluruh, serta berbasis pada data akurat mengenai kondisi internal kepolisian. Inilah alasan mengapa Tim Transformasi Polri dibentuk.
Tantangan Reformasi
Meski agenda ini mendapat dukungan luas, reformasi Polri bukanlah pekerjaan mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain:
- Resistensi internal: Tidak semua pihak di tubuh Polri mungkin mendukung perubahan. Ada potensi resistensi dari mereka yang merasa nyaman dengan status quo.
- Kompleksitas masalah: Permasalahan di Polri sangat kompleks, mulai dari birokrasi hingga masalah budaya organisasi yang sudah mengakar.
- Ekspektasi publik: Masyarakat menuntut perubahan cepat, sementara proses reformasi biasanya memerlukan waktu panjang.
- Koordinasi lintas lembaga: Reformasi Polri juga harus melibatkan koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan, KPK, bahkan DPR RI.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Meski penuh tantangan, langkah Presiden dan Kapolri mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Akademisi menilai, pembentukan Tim Transformasi Polri adalah langkah strategis untuk memetakan persoalan secara objektif. Sementara itu, aktivis masyarakat sipil berharap agar hasil pemetaan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan pun menyambut positif. Mereka berharap reformasi Polri tidak hanya memperbaiki citra, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat.
Kesimpulan
Pembentukan Tim Transformasi Polri bukanlah bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden, sebagaimana isu yang beredar. Sebaliknya, langkah ini adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Laporan tim ini nantinya akan menjadi dasar pembentukan Komisi Reformasi Polri, yang diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis demi Polri yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan adanya langkah ini, publik diimbau untuk tetap obyektif dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan. Reformasi Polri adalah agenda nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat luas.
Pada akhirnya, transformasi Polri yang sejati hanya bisa terwujud bila ada komitmen bersama untuk menjadikan institusi ini sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat dan negara.
Redaksi: Sumateranewstv. Com.
