Sumateranewstv. Com - **LSM TRINUSA DPC Kabupaten Lampung Barat Akan Gelar Unjuk Rasa di Beberapa Dinas Pasca Idul Fitri, Minta APH Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi**
Lampung Barat – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Lampung Barat berencana menggelar unjuk rasa di beberapa dinas pemerintahan setempat pasca perayaan Idul Fitri. Unjuk rasa tersebut akan menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang telah dilaporkan sebelumnya.
Menurut Ketua DPC LSM TRINUSA Kabupaten Lampung Barat, Ahmad Zainudin, aksi unjuk rasa ini merupakan upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang diduga terjadi di sejumlah dinas tersebut. "Kami meminta APH untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan. Masyarakat menuntut keadilan dan kepastian hukum," tegas Zainudin.
Rencana aksi unjuk rasa ini juga mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM TRINUSA Provinsi Lampung. Dukungan tersebut menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam mengawal proses hukum serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
"Kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh DPC TRINUSA Kabupaten Lampung Barat. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," ujar perwakilan DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung.
Unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar dalam waktu dekat setelah libur Lebaran usai. LSM TRINUSA berharap, aksi ini dapat menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah dan APH agar lebih responsif dalam menangani laporan-laporan masyarakat terkait dugaan korupsi.
Masyarakat Lampung Barat pun diharapkan dapat mendukung langkah ini demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Tim)
