BANDARLAMPUNG, (Sumateranewstv.com) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menorehkan catatan positif melalui penghargaan yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apresiasi tersebut diberikan atas kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), khususnya pada bidang penegakan hukum Tahun 2025.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan DBH CHT. Pemerintah daerah menerima plakat penghargaan dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Nilai Kinerja Pemanfaatan DBH CHT Tertinggi di Bidang Penegakan Hukum Tahun 2025.
Penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandarlampung. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam kegiatan Coffee Morning Bea Cukai Lampung Appreciation Day atau Balada 2026 yang digelar di Aula Bea Cukai Bandarlampung, Rabu (12/8/2026).
Penghargaan tersebut disampaikan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandarlampung, Asep Ridwan Ruswandi, S.H., M.H., dan diterima Bupati Lampung Utara yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dra. Dina Prawitarini, M.M.
Selain menerima penghargaan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Dina Prawitarini juga mendapatkan penghargaan tersendiri dalam kegiatan tersebut. Ia berhasil meraih penghargaan Best Outfit Balada 2026 sebagai peserta dengan busana terbaik.
Penghargaan Jadi Apresiasi terhadap Kinerja Pemkab Lampung Utara
Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan DBH CHT. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi motivasi agar pengelolaan dan pelaksanaan program terkait DBH CHT dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.
Dalam pelaksanaan pemerintahan, penghargaan bukan semata-mata menjadi simbol keberhasilan. Lebih dari itu, penghargaan dapat menjadi pengingat bahwa setiap program yang dijalankan pemerintah harus memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, pemanfaatan DBH CHT memiliki ketentuan dan peruntukan tertentu sehingga pemerintah daerah dituntut mampu melakukan perencanaan secara baik. Pelaksanaan program juga membutuhkan koordinasi serta pengawasan agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Penghargaan yang diterima Lampung Utara menunjukkan bahwa kinerja pada bidang penegakan hukum dalam pemanfaatan DBH CHT Tahun 2025 mendapatkan penilaian positif dari Bea Cukai.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi dengan berbagai instansi terkait.
Diserahkan dalam Kegiatan Balada 2026
Penyerahan penghargaan dilakukan dalam kegiatan Coffee Morning Bea Cukai Lampung Appreciation Day atau Balada 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Bea Cukai Lampung untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi dan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan maupun penegakan hukum.
Forum tersebut juga menjadi sarana membangun komunikasi antara Bea Cukai dengan pemerintah daerah dan berbagai institusi lainnya. Hubungan antarlembaga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Bea Cukai membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama ketika kegiatan pengawasan berkaitan dengan wilayah dan kewenangan yang melibatkan sejumlah instansi.
Melalui kegiatan Balada 2026, komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan dapat semakin kuat. Penghargaan yang diberikan juga menjadi bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang selama ini mendukung tugas pengawasan dan penegakan hukum.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan Bea Cukai dan mitra kerja lainnya.
DBH CHT Memiliki Peran Penting dalam Program Pemerintah
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang memiliki peruntukan tertentu. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan DBH CHT membutuhkan perencanaan program yang matang. Setiap kegiatan perlu diarahkan agar sesuai dengan tujuan dan ketentuan pemanfaatan dana tersebut.
Selain perencanaan, proses pelaksanaan dan pengawasan juga memiliki peranan penting. Pemerintah daerah harus memastikan program dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks penegakan hukum, dukungan anggaran dan koordinasi dengan instansi terkait dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai.
Penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Lampung Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan DBH CHT pada bidang penegakan hukum Tahun 2025 mendapatkan apresiasi.
Sinergi Antarlembaga Menjadi Faktor Penting
Penegakan hukum, termasuk pengawasan terhadap barang kena cukai, tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, TNI dan berbagai pihak lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap pelaksanaan program berjalan secara efektif.
Dalam daftar penerima apresiasi Tahun 2026, selain Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sejumlah institusi lain juga mendapatkan penghargaan. Kepolisian Daerah Lampung dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung mendapatkan penghargaan atas kategori sinergi yang sangat baik dalam bidang pengawasan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut memperlihatkan bahwa aspek kolaborasi menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.
Ketika berbagai instansi dapat bekerja secara terkoordinasi, proses pengawasan di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Bandar Lampung Raih Penghargaan Pemberantasan Rokok Ilegal
Selain Lampung Utara, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menerima penghargaan dalam kegiatan Balada 2026. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan apresiasi atas sinergi pemanfaatan DBH CHT terbaik melalui pemberantasan rokok ilegal Tahun 2025.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja sama yang dilakukan dalam mendukung pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Peredaran rokok ilegal menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Pemerintah dan aparat terkait perlu melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan untuk memastikan ketentuan mengenai barang kena cukai dapat berjalan.
Sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan Bea Cukai menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Melalui kolaborasi yang baik, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga upaya pemberantasan rokok ilegal dapat memberikan hasil yang optimal.
Apresiasi untuk Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Rutan Bandar Lampung
Penghargaan Balada 2026 juga diberikan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.
Kedua instansi tersebut mendapatkan apresiasi atas sinergi yang sangat baik dalam penegakan hukum Tahun 2025.
Pemberian penghargaan kepada berbagai lembaga tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Namun, tugas tersebut dapat saling mendukung apabila komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik.
Sinergi menjadi semakin penting ketika penegakan hukum berkaitan dengan persoalan yang memiliki cakupan luas. Kerja sama dapat membantu memperkuat efektivitas pengawasan dan mempercepat koordinasi apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
Dina Prawitarini Raih Best Outfit Balada 2026
Selain penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kegiatan Balada 2026 juga memberikan penghargaan dalam kategori yang bersifat nonkelembagaan.
Dra. Dina Prawitarini, M.M., yang hadir mewakili Bupati Lampung Utara, berhasil meraih penghargaan Best Outfit Balada 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada peserta yang dinilai memiliki busana terbaik dalam kegiatan. Capaian tersebut menjadi bagian menarik dari rangkaian kegiatan apresiasi Bea Cukai Lampung.
Dengan demikian, Lampung Utara memperoleh dua catatan positif dalam kegiatan tersebut. Pertama, penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas nilai kinerja pemanfaatan DBH CHT tertinggi di bidang penegakan hukum Tahun 2025. Kedua, penghargaan Best Outfit Balada 2026 yang diterima Dina Prawitarini.
Menjadi Motivasi untuk Mempertahankan Kinerja
Penghargaan yang diterima Pemkab Lampung Utara diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian. Lebih jauh, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.
Program yang telah mendapatkan apresiasi perlu dipertahankan kualitasnya. Sementara itu, berbagai aspek yang masih dapat ditingkatkan perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Evaluasi menjadi penting agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan semakin baik. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan capaian tersebut sebagai bahan untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.
Dengan demikian, penghargaan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas kerja pemerintah daerah.
Pengawasan Rokok Ilegal Membutuhkan Dukungan Bersama
Salah satu bagian penting dari penegakan hukum di bidang cukai adalah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan barang kena cukai.
Pengawasan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat dapat berperan dengan tidak membeli atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Sosialisasi dan edukasi juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya memilih produk yang legal.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, upaya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal diharapkan dapat menjadi lebih efektif.
Pemerintah dan instansi terkait juga perlu terus membangun komunikasi agar berbagai langkah pengawasan dapat dilaksanakan secara terpadu.
Penghargaan Mencerminkan Kerja Kolektif
Capaian yang diraih Pemkab Lampung Utara tidak terlepas dari kerja kolektif berbagai pihak. Pelaksanaan program pemerintah membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari perangkat daerah hingga mitra kerja.
Karena itu, penghargaan tersebut dapat dipandang sebagai apresiasi terhadap seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pemanfaatan DBH CHT pada bidang penegakan hukum.
Keberhasilan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kualitas program pemerintah sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kerja sama.
Semakin baik komunikasi antarpihak, semakin besar peluang sebuah program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pengelolaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan. Pemanfaatan DBH CHT juga memerlukan tata kelola yang baik agar dana dapat digunakan sesuai peruntukan.
Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan secara optimal.
Penghargaan dari Bea Cukai dapat menjadi salah satu indikator positif bahwa upaya tersebut mendapatkan perhatian dari instansi terkait.
Pemkab Lampung Utara diharapkan dapat terus menjaga semangat peningkatan tata kelola sehingga capaian serupa dapat dipertahankan pada masa mendatang.
Memperkuat Hubungan dengan Bea Cukai
Kegiatan Balada 2026 juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Bea Cukai. Hubungan kelembagaan yang baik dapat membantu meningkatkan koordinasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan.
Komunikasi yang intensif juga memungkinkan setiap permasalahan dapat dibahas secara bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi juga dapat diwujudkan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Dengan adanya sinergi yang kuat, pemerintah daerah dan instansi terkait dapat bersama-sama mendukung terciptanya pengawasan yang lebih efektif.
Momentum Evaluasi dan Peningkatan Kinerja
Setiap penghargaan dapat menjadi momentum evaluasi. Pemerintah daerah dapat melihat aspek yang telah berjalan baik dan bagian yang masih perlu ditingkatkan.
Penghargaan Pemanfaatan DBH CHT Tertinggi di Bidang Penegakan Hukum Tahun 2025 menjadi dorongan agar kinerja tersebut dapat terus dipertahankan.
Ke depan, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin kuat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus memastikan program yang dibiayai melalui DBH CHT berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat yang tepat sasaran.
Apresiasi sebagai Penyemangat bagi Perangkat Daerah
Penghargaan yang diterima pemerintah daerah pada akhirnya juga menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah. Setiap capaian pemerintah merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan konsistensi.
Jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan penghargaan tersebut sebagai dorongan untuk terus memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas masing-masing.
Pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan program dan koordinasi dengan instansi lain harus terus dilakukan secara profesional.
Dengan semangat tersebut, penghargaan yang diraih Lampung Utara dapat menjadi bagian dari perjalanan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan secara berkelanjutan.
Harapan ke Depan
Pemkab Lampung Utara diharapkan mampu mempertahankan kinerja positif dalam pemanfaatan DBH CHT. Penghargaan yang diberikan Bea Cukai menjadi modal semangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan program.
Sinergi dengan Bea Cukai, kepolisian, TNI, kejaksaan dan berbagai instansi terkait juga diharapkan semakin kuat.
Kerja sama tersebut sangat penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan peredaran barang kena cukai.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus memastikan bahwa setiap program yang menggunakan DBH CHT dapat dilaksanakan secara efektif, sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandarlampung.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Pemerintah Daerah dengan Nilai Kinerja Pemanfaatan DBH CHT Tertinggi di Bidang Penegakan Hukum Tahun 2025. Penghargaan disampaikan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandarlampung, Asep Ridwan Ruswandi, S.H., M.H., dan diterima Bupati Lampung Utara yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dra. Dina Prawitarini, M.M.
Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Coffee Morning Bea Cukai Lampung Appreciation Day (Balada) 2026 di Aula Bea Cukai Bandarlampung, Rabu (12/8/2026).
Selain menerima penghargaan atas nama Pemkab Lampung Utara, Dina Prawitarini juga berhasil meraih penghargaan Best Outfit Balada 2026 sebagai peserta dengan busana terbaik.
Dalam kegiatan yang sama, penghargaan juga diberikan kepada Kepolisian Daerah Lampung dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung atas sinergi yang sangat baik dalam bidang pengawasan Tahun 2025. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat penghargaan atas sinergi pemanfaatan DBH CHT terbaik melalui pemberantasan rokok ilegal Tahun 2025.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung mendapat apresiasi atas sinergi yang sangat baik dalam penegakan hukum Tahun 2025.
Rangkaian penghargaan tersebut menjadi gambaran pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait dalam mendukung pengawasan serta penegakan hukum.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pemanfaatan DBH CHT, memperkuat koordinasi lintas lembaga, menjaga tata kelola pemerintahan serta menghadirkan kinerja yang semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, capaian tersebut diharapkan bukan menjadi akhir, melainkan menjadi pijakan untuk meraih prestasi dan memberikan pelayanan pemerintahan yang semakin baik pada masa mendatang. (**)
0 Komentar